Rocky Gerung: Pandangan Publik Inginkan Megawati Pecat Jokowi dan Gibran Secara Langsung

TRIBUNJATENG.COM - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menilai kesabaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di tengah manuver dua kader partainya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi dan Gibran dianggap melakukan manuver yang bisa dianggap sebagai tindakan menantang Megawati. Ini tampak jelas ketika keduanya hadir dalam Rakernas VI Relawan Pro Jokowi (Projo).

Dalam pidatonya, Jokowi tidak secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap calon presiden tertentu.

Setelah acara tersebut, Projo mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Sebaliknya, Gibran saat ini sedang diperbincangkan sebagai calon wakil presiden yang mungkin mendampingi Prabowo jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait batas usia.

Semua peristiwa ini menurut Rocky Gerung bisa menjadi sebuah ujian bagi Megawati.

"Kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji dalam hari-hari ini," ungkap Rocky dalam pernyataannya pada Sabtu (14/10/2023), yang dilansir dari YouTube Rocky Gerung Official.

Namun, tambah Rocky Gerung, dalam pandangan publik, mungkin yang terbaik adalah tindakan tegas, yaitu pemecatan Gibran dan Jokowi secara langsung. Hal ini sangat ditunggu oleh masyarakat.

Saat ini, peluang Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres bisa terkendala oleh Undang-Undang No 7 tahun 2017 pasal 169 huruf q, yang mengharuskan usia calon presiden atau cawapres minimal 40 tahun.

Aturan ini sedang dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusan akan diumumkan pada Senin (16/10/2023).

Namun, banyak yang menilai bahwa uji materi ini hanyalah upaya untuk memuluskan jalan bagi Gibran dalam Pilpres 2024, terutama mengingat Ketua MK, Anwar Usman, adalah ipar Jokowi.

Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, telah memberikan tanggapannya terkait kemungkinan Gibran menjadi cawapres Prabowo.

Rudy menyatakan bahwa Gibran akan otomatis keluar dari PDIP jika ia menerima tawaran menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. Hal ini sesuai dengan peraturan partai yang jelas.

Ia mengingatkan bahwa jika seorang anggota partai mencalonkan diri di partai lain, maka otomatis keanggotaannya di partai asal hangus.

Rudy memberikan contoh beberapa kader PDIP lain yang mengalami hal serupa, termasuk Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sokowati.

Meskipun demikian, Rudy menghormati dan mengatakan bahwa keputusan akhir tetap pada Gibran, selama tindakannya sesuai dengan undang-undang.

Ia menyimpulkan, "Keputusan itu adalah hak Gibran sendiri, selama ia memenuhi syarat secara undang-undang."

Sumber: TribunSolo