Retribusi Parkir dan Pasar di Semarang Perlu Digenjot, Mbak Ita Minta Sistem Digital Diterapkan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Retribusi parkir dan retribusi pasar di Kota Semarang menjadi dua sektor yang perlu digenjot. Dua retribusi ini dinilai masih belum maksimal. Berbagai upaya pun dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mendongkrak pendapatan dari dua sektor itu.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, sistem digital perlu diterapkan secara maksimal untuk menarik pendapatan retribusi pasar dan parkir. Beberapa haru lalu, pihaknya telah meluncurkan program e-retribusi unruk penarikan retribusi pasar. Pedagang tidak perlu membayar secara tunai. Mereka membayar secara nontuna agar langsung masuk ke kas daerah (kasda). 

"Jadi bisa menekan kebocoran," ujar Ita, sapaannya, Rabu (18/10/2023). 
Menurutnya, sosialisasi sangat perlu dilakukan kepada pedagang Paslanya, penarikan retribusi secara digital belum familiar. Begitu pun penarikan di sektor parkir. 

"Upaya akan terus kami siapkan, agar program ini bisa berjalan maksimal. Dengan pembayaran sistem digital, akan sangat efektif untuk menekan kebocoran dari sektor retribusi," ujarnya. 

Sementara, Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, target PAD Dinas Perdagangan memang cukup tinggi yakni sekitar Rp 34 miliar/tahun. 

Di Semarang, ada 52 pasar tradisional. Diakuinya, tidak semuanya aktif. Sehingga, serapan retribusi pun kurang maksimal. 

Dari 52 pasar, hanya 36 pasar tradisional yang aktif, sehingga pendapatan retribusi yang masuk hanya Rp 1,6 miliar per bulan. 

"Tapi, kami genjot lewat PKL-PKL. PKL yang tadinya pasar tiban atau Pasar Minggu sudah kami tarik dan sahkan," jelasnya. 

Bahkan, pihaknya sudah menerbitkan SK (Surat Keputusan) Wali Kota terkait penambahan titik PKL berjualan. Pada 2023 ini, akan ada penambahan 9.000 PKL yang ditarik retribusi. 

Dari target Rp 34 miliar PAD dari sektor retribusi pasar, PKL, dan lainnya, Fajar menyebut, capaian pendapatan mencapai Rp 22 miliar. 

"Kami optimistis tahun ini target bisa terpenuhi, terlebih sudah ada e-retribusi," katanya. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan mengatakan, upaya peningkatan PAD sektor retribusi parkir tepi jalan umum dan moda transportasi Trans Semarang, yaitu dengan pembayaran transaksi elektronik. 

"Ada 515 titik parkir tepi jalan umum yang sudah menggunakan transaksi secara non tunai. Sebagian besar titik tersebut masih berada di jalan protokol," kata Danang. 

Parkir elektronik ini dinilai efektif untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah yang sebelumnya menggunakan pembayaran konvensional atau transaksi tunai di lapangan. 

"Transaksi non tunai lebih efektif menekan tingkat kebocoran dibandingkan dengan cara konvensional atau tunai. Dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah," katanya. 

Danang mengakui, sejak diberlakukan transaksi non tunai dengan parkir elektronik selama satu tahun ini, ada peningkatan pendapatan yang signifikan yakni sebesar Rp 600 juta. 

"Dengan parkir elektronik kita bisa memantau langsung pendapatan sektor parkir. Begitu juga dengan Trans Semarang. Makanya kami akan dorong transaksi cashless bagi pengguna BRT Trans Semarang," terangnya. (eyf)