Kementan Raih Aggaran Tambahan Rp 5,8 Triliun, Amran Fokus Tingkatkan Produksi Beras 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, El Nino yang tengah melanda Indonesia bukan lagi El Nino biasa.

Ia menyebut, fenomena iklim yang menyebabkan kemarau panjang ini telah memasuki El Nino Gorila, bukan lagi super.

"Ini El Nino bukan lagi El Nino biasa. Bukan lagi super, tapi sudah masuk Gorila El Nino. Ini terbesar. Ini ke depan sampai Februari (tahun depan-Red)," katanya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/11).

Menurut dia, fenomena El Nino mengakibatkan produksi beras Indonesia pada periode 2022-2023 mengalami penurunan. "Dari sebelumnya 31 juta ton, diperkirakan turun menjadi 30 juta ton pada 2023," ujarnya.

Amran menuturkan, solusi terbaik saat ini adalah bekerja sama meningkatkan produksi beras. "Solusi terbaik sekarang adalah kita gandengan tangan tingkatkan produksi. Tidak ada jalan lain," bebernya.

"Ada 22 negara itu sudah membatasi (ekspor beras-Red), termasuk India sudah. Katakan kita bisa impor, tapi sampai hari ini belum ada kepastian," sambungnya.

Ia pun mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2023 untuk Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 5,8 triliun, yang satu di antaranya untuk meningkatkan produksi. Usulan itupun telah disetujui Komisi IV DPR.

"Terkait usulan ABT tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5,8 triliun akan digunakan untuk percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih, alsintan, pupuk, dan pestisida, optimalisasi lahan rawa, insentif bagi petugas lapangan, serta bimbingan teknis," paparnya.

Melalui program akselerasi, data yang Amran tunjukkan menyebutkan produksi beras bisa meningkat menjadi 32 juta ton pada 2024. Kemudian, pada 2025 produksi beras bisa mencapai 34 juta ton, menyamai angka pada 2018 silam.

Adapun, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi panen raya padi kemungkinan mundur hingga Mei dan Juni tahun depan.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyatakan, panen raya mundur disebabkan masa tanam yang terlambat akibat kemarau.

"Jadi 70 persen untuk tanaman padi itu ada di semester pertama, lalu semester kedua itu sisa panen. Dengan itu, semester pertama panen harus berhasil, mulai dari bibitnya, benihnya, dan sumber airnya," tuturnya, dalam keterangannya, Senin (13/11).

Meski demikian, ia mengaku tetap optimis produksi dalam negeri dapat memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang ditargetkan hingga akhir tahun ini dapat terjaga di 1,2 juta ton.

Arief menyebut, pemerintah juga akan menyiapkan penyerapan hasil dalam negeri pada saat panen raya. Hal tersebut, lantaran produksi dalam negeri harus menjadi nomor satu untuk penguatan ketersediaan stok.

“Kita semua tentu ingin sumber CBP diperkuat dari dalam negeri agar para petani terus termotivasi berproduksi,” tukasnya.

Percepatan importasi

Selain dari dalam negeri, pemenuhan CBP juga didapatkan dari importasi. Arief mengungkapkan, percepatan realisasi importasi beras dilakukan secara terukur untuk memastikan ketersediaan beras aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

“Jadi hari ini kami lakukan importasi, tapi importasi yang terukur, karena tetap menjaga harga di tingkat petani berada di atas biaya produksi dan margin petani. Harga di tingkat petani jangan sampai jatuh, sehingga petani tetap semangat berproduksi,” ujar Arief.

Menurut dia, importasi yang dilakukan pemerintah hanya untuk pemenuhan stok CBP yang harus dimiliki oleh Perum Bulog dalam mengamankan stabilitas pasokan dan harga beras.

Ia pun menegaskan penggunaan CBP hanya diperuntukkan ke program-program pemerintah dalam rangka intervensi pasar dan bantuan ke masyarakat.

“Cadangan beras kami pastikan harus di atas 1 juta ton secured. Ini nomor satu ketersediaan dulu. Kalau harga di hilir tentunya kami tekan dengan upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)," ungkapnya.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, program bantuan pangan beras ini juga diperpanjang dari hingga Desember 2023, dan nanti di tahun depan juga kita akan siapkan untuk bantuan pangannya hingga Juni 2024,” tambahnya.

Ia berujar, Bapanas bertugas melakukan kalkulasi kebutuhan stok nasional secara komprehensif, dan memastikan ketersediaan telah tercukupi atau diperlukan pasokan dari sumber lain.

"Apabila terlihat ada gejolak harga di masyarakat, kami terus gelontorkan stok dalam bentuk intervensi pemerintah, dan bantuan pangan beras guna menekan harga,” ucapnya.

Di kawasan ASEAN, dia menambahkan, produksi beras Indonesia termasuk yang terbesar. Menurut dia, saat ini yang harus dikejar itu adalah gap (jarak) antara produksi dan konsumsi.

"Gap kita tahun 2022 sekitar 1,3 juta ton. Kalau dengan kebutuhan konsumsi nasional tahun ini sekitar 30 juta ton, sebaiknya produksi dalam negeri terus kita genjot,” terangnya.

Mengutip data USDA (The U.S. Department of Agriculture) tahun 2022, Indonesia termasuk produsen beras terbesar ke-4 di dunia setelah China, India, dan Bangladesh.

Produksi beras Indonesia di 2022 tercatat sebesar 31,5 juta ton, sementara konsumsi selama 2022 sebesar 30,1 juta ton. Dengan jumlah itu, masih ada gap surplus antara produksi dan konsumsi sebesar 1,3 juta ton. (Tribunnews/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Kontan.co.id/Ratih Waseso)