Mahfud MD Ungkap Laporan Kecurangan Pemilu di 5 Provinsi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA 0 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya laporan dugaan kecurangan pemilu dari lima provinsi.

Menurut dia, kejadian dugaan kecurangan itu dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Namun, dugaan kecurangan kemungkinan juga terjadi di daerah lain.

"Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa jadi, dugaan kecurangan itu benar terjadi. Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi," ujarnya, dalam keterangan resmi, Senin (13/11).

Mahfud menuturkan, bila dugaan kecurangan sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja hal itu dilakukan oleh aparat. Tapi ada juga kemungkinan dilakukan warga sipil biasa.

Bakal cawapres yang diusung PDI Perjuangan itupun menyebutkan rincian laporan soal dugaan pelanggaran pemilu yang diterimanya.

"Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya, terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat," bebernya.

"Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP, ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi," sambungnya.

Selain itu, Mahfud menuturkan, ada pula laporan soal aktivis dan masyarakat sipil soal dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi.

Ia pun mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban.

"Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lain," tandasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengungkapkan potensi kecurangan pemilu itu di akun Youtube PDI Perjuangan yang diunggah pada Minggu (12/11).

Dalam pidatonya, ia berharap agar kecurangan itu tidak dibiarkan terjadi. "Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.

Megawati juga menyinggung mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres, sehingga Gibran bisa maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," bebernya.(Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)