Netralitas Polri Jadi Sorotan, Relawan Ganjar: Kami Udah Kayak Teroris

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Netralitas Polri menjadi sorotan menjelang pemilu 2024, menyusul dugaan keberpihakan terhadap pasangan capres-cawapres tertentu, lewat sejumlah kegiatan yang dilakukan.

Terbaru, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah anggota Brimob turun dari kendaraan taktis (rantis) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam video yang viral itu disebutkan, anggota Brimob tersebut mendatangi rumah relawan Ganjar Pranowo di daerah tersebut.

"Rumah relawan GP di jalan HOS Cokroaminoto Menteng, Jak-Pus didatangi anggota Brimob 8-10 org. @ListyoSigitP kenapa sampai segininya, apa karena ada anak Presiden yg ikut Pilpres ? Sedangkan dekat2 situ ada Rumah relawan PS-GRR aja gak didatengin, kita udah kayak teroris aja," tulis pengunggah postingan tersebut.

Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya membenarkan adanya kegiatan yang disebut dalam video tersebut. Hal itu terjadi pada Selasa (14/11).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kegiatan anggota Brimob tersebut adalah patroli yang merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Jaya dalam rangka pengamanan pemilu.

"Kemarin ada kegiatan yang sifatnya sebagian daripada operasi Mantap Brata 2024 terkait dengan tahapan-tahapan pengamanan pemilu, untuk menciptakan, memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat," katanya, kepada wartawan, Rabu (15/11).

Menurut dia, patroli Korps Brimob tepatnya dari pasukan reaksi cepat tersebut untuk memelihara dan meningkatkan keamanan menjelang pemilu 2024.

"Dalam hal ini Korps Brimob melakukan patroli, tentunya sama juga Polda Metro Jaya juga melakukan patroli-patroli, baik itu secara satuan fungsi kerja yang ada, gabungan, atau skala besar juga dengan beberapa stakeholder terkait, yang tujuannya tadi adalah memelihara dan meningkatkan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat," paparnya.

"Pasukan reaksi cepat Korps Brimob yang berjumlah enam orang itu melakukan patroli di daerah sekitaran Menteng, tepatnya adalah di perempatan Simpang Jalan Dr Kusuma Atmaja, Jalan Cokroaminoto," imbuhnya.

Trunoyudo menuturkan, pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Namun, ia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan kemananan di wilayah Jakarta Raya.

"Dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat khususnya pesta demokrasi, pesta rakyat, kita harus jaga bersama stakeholder," ucapnya.

Adapun, anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman menilai, netralitas aparat Kepolisian masih menjadi sebuah utopia.

Hal itu disampaikan Benny saat rapat kerja bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Pasang baliho

Ia menyebut, saat ini ada anggota polisi yang kerjanya memasang baliho partai politik (parpol) tertentu.

"Mohon maaf sekali Pak Kabaharkam, tidak bisa kita tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu," ujarnya.

Benny menegaskan, publik pun mempertanyakan sikap Polri yang diam ketika ada anggotanya memasang baliho parpol.

"Tetapi pertanyaan publik kemudian kenapa institusi Kepolisian diam? Jadi ada anggota polisi yang tugasnya membawa, memasang, mengamankan baliho parpol tertentu," tukasnya.

Ia mencotohkan ketika pada pilpres 2019 bendera Partai Demokrat dibakar massa, dan Polri hanya diam. "Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," tuturnya.

Benny mengajak Kepolisian harus menjadi payung hukum dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Semua parpol merasa aman karena ada polisi, bukan sebaliknya. Nah ini gugatan kami terhadap netralitas polisi dalam pemilu ini," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin turut mengkritisi netralitas aparat kepolisian jelang pemilu 2024.

Sebab, ia mendapat informasi oknum polisi pasang baliho Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat. "Itu kenapa PSI dipasangkan balihonya oleh polisi? PSI, PSI, di Jawa Barat ada di media," jelasnya.

Safaruddin menegaskan, jika hal itu yang terjadi, maka polisi turut menjadi pemain di pemilu alias tidak netral. Ia meminta Kabaharkam untuk mengklarifikasi hal tersebut.

"Ini polisi yang memasangkan. Kalau begini bapak jadi pemain, dan bapak tidak bisa mengamankan jika ada kekacauan di situ. Ini kesempatan dijawab, diklarifikasi, itu bener atau enggak," ucapnya.

Safaruddin pun mengaku heran dengan banyaknya baliho PSI di berbagai daerah. "PSI kan, memang jadi bingung juga kami. PDIP itu kan sudah sekian puluh tahun jadi parpol, anak ranting sudah terbentuk sampai RT RW. Tapi dalam satu kecamatan hanya bisa memasang sekian baliho. PSI baru saja terbentuk sudah masang 5.000 (baliho) per kecamatan. Menurut di koran," ujarnya.

"Mohon diklarifikasi supaya membersihkan nama polisi, kalau itu tidak betul, kalau betul diakui sajalah," tukas mantan Kapolda Kalimantan Timur itu. (Tribunnews/Fersianus Waku/Chaerul Umam/Igman Ibrahim)