Komisi III DPR Segera Bentuk Panja Netralitas Polri di Pemilu

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul memastikan panitia kerja (panja) khusus untuk netralitas Polri dalam pemilu 2024 akan dibentuk.

Pembentukan panja diusulkan saat Komisi III DPR RI rapat bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran, guna memastikan polri tetap menjaga komitmennya. "Ya nanti akan dibentuk, melalui rapat internal kita," katanya, kepada awak media, Kamis (16/11).

Menurut dia, pemilu merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia, sehingga harus dijaga pelaksanaannya supaya berlangsung jujur dan adil tanpa intervensi.

Hal itu termasuk dalam menjamin seluruh aparat negara tetap pada kondisi netral dan menjaga komitmennya.

"Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang menggoncang seluruh rakyat republik, enggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional," tukasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran merespon soal rencana pembentukan panja netralitas Polri itu.

Ia berujar, pembentukkan panja murni merupakan ranah Komisi III DPR. "Itu urusan internal Komisi III ya, bukan kami," ujarnya.

Terpenting, dia menambahkan, Polri ada dalam kondisi menjaga netralitas. Terlebih, hal itu sudah menjadi perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Kami prinsipnya sesuai dengan perintah Pak Kapolri, sesuai dengan UU Kepolisian Pasal 28, Polri tidak boleh terlibat politik praktis, Polri harus netral. Kemudian di dalam Perkap Nomor 7 tentang kode etik Kepolisian," bebernya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan mengusulkan pembentukan panja netralitas Polri di pemilu 2024.

Usulan itu disampaikan Trimedya saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

"Kami mengusulkan saudara ketua kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya dalam rapat.

Trimedya juga mengusulkan agar panja diketuai oleh Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Saya mengusulkan ketua jadi ketuanya, sehingga ketua memberikan surat pada Trimedya Panjaitan awasi Polri di Sumatera Utara, ya saya tiap Minggu saya harus pulang nih," ujarnya.

Adapun, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru Widodo setuju usulan dibentuk panja pengawasan pengamanan pemilu 2024. Hal itu supaya apa yang dilakukan Polri di masa yang akan datang bisa dipertanggungjawabkan.