Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Tolak Penghapusan Anggaran Insentif Guru Agama

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Samsurie menyatakan sikap terkait rencana realokasi anggaran untuk mendukung 10 program prioritas Pemprov Jateng.

Program prioritas tersebut merupakan program Pj Gubernur Jateng dalam KUA PPAS RAPBD Jateng tahun 2024.

Dalam program prioritas tersebut tertuang penghapusan anggaran insentif guru keagamaan, atau guru madin, TPQ, dan pontren se-Jateng.

Selain itu, ada pula penghapusan anggaran BOSDA Jateng yang terdiri dari BOSDA di dinas pendidikan dan kebudayaan.

Dari beberapa hal itu, Masruhan secara gamblang menolak rencana dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan, atau guru madin, TPQ, dan pontren se-Jateng sebesar Rp 247 milyar.

Ia juga tidak setuju terhadap rencana dihapusnya anggaran BOSDA Jateng sebesar Rp 142 milyar dan BOSDA untuk siswa madrasah Aliyah negeri dan swasta se-Jateng Rp 27 milyar. 

Menurutnya hilangnya anggaran tersebut berpotensi dan berdampak sangat serius bagi nasib guru keagamaan di Jateng.

"Dari hal itu empati terhadap nasib guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan non formal selama ini hilang," paparnya, Kamis (17/11/2023).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menyangkut nasib sekitar 250 ribu guru agama baik di Madin, TPQ dan pondok pesantren serta guru agama non Muslim se-Jateng yang telah berjalan selama lima tahun. 

Hilangnya tambahan insentif sebesar Rp 100 ribu setiap bulan, akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan bagi guru agama.

Pasalnya mereka sudah mengabdi lama, berjasa untuk terus membina, membimbing akhlak anak-anak didik di tengah masyarakat. 

"Jika yang hanya Rp 100 ribu per bulan ini saja kok mau dihilangkan, ini tentu sangat memprihatinkan," paparnya.

Turut disampaikannya, rasa keadilan di bidang pendidikan di Jateng juga mulai terkikis. 

Dibaman keadilan sektor pendidikan selama ini telah agak tegak dengan munculnya anggaran BOSDA Jateng.

Meski jauh dari cukup, selama 5 tahun akreditasi A hanya dapat Rp 150 ribu per siswa setiap tahun.

Sementara akreditasi B memperoleh Rp 250 ribu setiap siswa untuk satu tahun.

Sedangkan akreditasi C memperoleh Rp 500 ribu setiap siswa untuk satu tahun.

Jika ditotal, ia mengatakan anggaran BOSDA selama ini hanya sebesar sekitar Rp 150 miliar per tahun. 

Sementara untuk BOP siswa negeri sebesar Rp 800 miliar per tahun. Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah digratiskan. 

"Oleh sebab itu, jika BOSDA akan dihilangkan, maka akan sangat mengusik rasa keadilan kita terhadap dunia pendidikan di Jateng," imbuhnya.