Mahfud MD Serahkan Masyarakat Menilai soal Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD turut membuka suara mengenai sinyal dukungan organisasi perangkat desa yang tergabung dalam 'Desa Bersatu' terhadap pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyerahkan hal itu kepada masyarakat untuk menilainya.

"Ya sudah yang nanggapi masyarakat saja," katanya, saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (21/11).

Sementara, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyesali adanya pengerahan aparat desa tersebut. Ia menilai, acara tersebut bukan hanya sebatas silaturahmi, melainkan bentuk kampanye.

Sebab, dalam acara tersebut ada yang mengenakan baju nomor 02. "Ada yang pakai baju 02, dan itu terlihat jelas, dan ada deklarasi dukungan," katanya, dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (20/11).

Ronny menegaskan, dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar UU Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282.

Menurutnya, Bawaslu harus bersikap tegas tanpa menunggu laporan masyarakat. Ia meminta Bawaslu jangan hanya tegas kepada pasangan capres-cawapres tertentu di pilpres 2024.

Selain itu, ia pun mensinyalir adanya gejala intervensi kekuasaan dalam pemilu, dengan melihat semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini. Sebab, dalam pilpres ada cawapres yang merupakan anak presiden yang saat ini tengah berkuasa.

Ronny menyebut, pihaknya sedang menginventarisir bukti dugaan tekanan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud. Satu contohnya yakni dugaan seorang oknum polisi membakar baliho Ganjar-Mahfud di Buton, Sulawesi Tenggara.

"Ini bukan soal pemilu 5 tahunan dan bukan soal Ganjar-Mahfud, tapi ini soal demokrasi yang harus dijaga. Sudah banyak yang melaporkan pengaduan," bebernya.

Adapun, kubu capres-cawapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) turut mengkrititisi acara Desa Bersatu yang diikuti ribuan perangkat desa hingga kepala desa, serta dihadiri langsung cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka.

Juru bicara Amin, Surya Tjandra menyatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan melaporkan acara yang diduga pelanggaran pemilu tersebut ke Bawaslu.

Ia pun menyayangkan perilaku Gibran yang seolah memberi bukti bahwa publik harus benar-benar mengawasi pemilu 2024 kali ini, khususnya terkait dengan pengerahan perangkat negara ke dalam kepentingan politik sesaat untuk kekuasaan semata.

"Ini merupakan tindakan berbahaya, dan kami mempertimbangkan untuk melaporkan insiden ini ke Bawaslu sebagai pembelajaran bagi kita semua, termasuk kami sendiri di Tim Amin," ucapnya, saat dihubungi, Selasa (21/11).

Surya menekankan, pentingnya menjaga netralitas politik perangkat desa untuk membantu mereka bisa mengelola konflik yang potensial terjadi di dalam pemilu.