Wacana Penghapusan Insentif Guru Agama, Organisasi Profesi Guru dan Madrasah Diniyah Jateng Resah

“Jangan dihapus, bila memungkinkan justru ditambah karena guru mempunyai tugas mulia, guru mendidik moral anak bangsa ben apik," katanya.

Menurut Ahmad, hal tersebut yang seharusnya difasilitasi pemerintah karena pemerintah tidak mampu menyelenggarakan sendiri. 

"Lha ini kok malah dihapuskan insentif guru dan bantuan operasional daerah,” paparnya. 

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jateng berencana merealokasi beberapa anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Jateng tahun 2024.

Relokasi anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan 10 Program Prioritas Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Anggaran yang akan direalokasi Pemprov Jateng antara lain, anggaran insentif guru keagamaan Rp 247,2 miliar dan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp 243,4 miliar.

Selain itu, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp 142,8 miliar, anggaran Bina Marga Rp 200 miliar, dan anggaran rumah tidak layak huni (RTLH) Rp80 miliar juga diwacanakan untuk direlokasi.

Bantuan Operasional dan Insentif Tetap Ada

Pemprov Jateng memberi respon terkait wacana penghapusan insentif guru keagamaan tersebut.

Pemprov Jateng juga memastikan tetap menganggarkan insentif dan bantuan tersebut.

Menurut Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, RAPBD 2024 masih dalam tahap pembahasan.

Pembahasan tersebut juga melibatkan DPRD Provinsi Jateng.

"Kami sedang melakukan perhitungan ulang, untuk melakukan penyesuaian," jelasnya, beberapa waktu lalu.

Sumarno menuturkan, penghutungan tersebut guna menindaklanjuti rekomendasi dari Banggar.

Ia juga menuturkan, Banggar menyodorkan rekomendasi beberapa waktu lalu.