Ombudsman RI Terus Soroti Pelayanan Publik di Jateng Jelang Pesta Demokrasi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelayanan publik jadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Jateng.

Apalagi jelang pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari.

Pengawasan terus dilakukan guna memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Untuk itu, Kepala Ombudsman Jateng, Siti Farida, mengimbau agar Pj bupati walikota tetap mengutamakan pelayanan publik.

Ia meminta Pj yang ada menghilangkan diskriminasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

"Kami punya patokan instrumen kepatuhan publik yang harusnya diterapkan oleh Pj bupati dan walikota," paparnya, Kamis (23/11/2023).

Dituturkannya, hasil penilaian daerah di Jateng sampai saat ini masih baik.

Artinya layanan publik di tempat Pj bupati dan walikota masih zona hijau.

Lantaran sudah menjalankan aturannya secara sesuai.

Adapun beberapa Pj bupati walikota beberapa waktu lalu dilantik oleh Pemprov Jateng.

Seperti Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, dan Pj Bupati Batang Lani Dewi Rejeki.

Kemudian Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng Noegroho Rachmadi dan Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri.

Tak hanya itu, Pj Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan dan Pj Bupati Temanggung Hari Wahyu Wibowo.

Yang terkahir Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro dan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. 

Dijelaskannya, setiap sistem pelayanan publik perlu dimonitor.

Tujuannya agar tidak muncul resiko maladministrasi selama tahun politik. 

Ombudsman RI juga akan andil untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai koridornya.

"Kami terus melakukan monitoring, semakin dekat tahun politik semua penyelenggara pelayanan publik harus sesuai jalur," imbuhnya. (*)