Pendirian Media Center Indonesia Maju oleh Pemerintah Jokowi Dipertanyakan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mendirikan Media Center Indonesia Maju, di Jalan Diponegoro No. 15A, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Meski diklaim tidak berkaitan dengan pencapresan paslon tertentu di pilpres 2024, keberadaannya memunculkan polemik, terlebih dengan penamaannya yang merujuk pada koalisi pengusung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Billy David Nerotumilena menilai, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) pemberian informasi dari pemerintah sudah ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Kami tidak punya kewenangan untuk menilai itu, apakah itu menyalahi aturan. Cuma kami hanya memberikan komentar bahwa yang sepanjang kami tahu tentu juga itu kan merujuk pada peraturan perundang-undangan, bahwa tupoksi itu saya rasa cukup ada di Kominfo," katanya, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Jika keberadaan media center itu berkaitan dengan penangkalan hoax, dia menambahkan, selama ini hal tersebut sudah menjadi tupoksi Kemenkominfo.

"Kenapa BKPM yang mungkin secara tupoksinya nggak ngurusin hal demikian, malah ngurusin yang berkaitan dengan media harusnya tupoksi Kominfo," ucapnya.

Ia juga mengaku tidak melihat ada urgensi pemerintah membentuk media center yang diumumkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia itu.

"Kami enggak melihat urgensi itu, misalkan ada kegiatan yang genting, atau ada peristiwa yang mesti diselesaikan, sehingga tupoksi itu enggak terlaksana," tukasnya.

Billy pun mempertanyakan pembentukan media center itu dengan nama yang mirip dengan koalisi pengusung Prabowo-Gibran.

"Dari ratusan kata yang ada di Bahasa Indonesia harusnya bisa dipilih yang lain. Kalau sekarang justru membuat kebingungan di rakyat. Kenapa harus namanya merujuk kepada salah satu koalisi yang ada di kontestasi pilpres ini," bebernya.

Namun, Billy menegaskan, hal tersebut bukan kewenangannya untuk menilai pantas atau tidak pantas.

"Tapi tadi itu kami perlu melihat motif di balik itu. Kami melihat urgensi di balik itu, apakah hal yang urgen sehingga dibentuknya sekarang, dan apalagi dekat-dekat tahun politik begini, kan semua hal yang berkaitan dengan itu, apalagi pemilihan namanya juga sensitif," tandasnya.

Inisiatif tinggi

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri menyindir halus pendirian media center itu. "Menteri Investasi Kepala BKPM bikin Media Center, Menteri Kominfonya enggak tahu dan baru akan koordinasi. Bagus ini. Inisiatifnya tinggi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (5/12).

Inisiatif Bahlil itu, menurut dia, sama seperti inisiatifnya saat mengusulkan masa jabatan presiden selama tiga periode. "Sama seperti inisiatif Pak Bahlil usul jabatan presiden tiga periode lalu. Patut diacungi jempol," sindirnya.