Anies Sebut Rakyat Tak Percaya Pada Proses Demokrasi Saat Ini

TRIBUNJATENG.COM - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut rakyat tidak percaya pada proses demokrasi yang berjalan saat ini. Hal itu disampaikan dalam debat capres saat ditanya moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"Saya rasa lebih dari sekadar parpol, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik," ucap Anies dalam debat yang digelar di Kantor KPU RI, Selasa (12/12).

Ia kemudian menjabarkan, ketika berbicara tentang demokrasi, setidaknya ada tiga hal yang harus terpenuhi.

Pertama adalah adanya kebebasan berbicara, kedua adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah.

"Yang ketiga adanya proses pemilu, proses pilpres, yang netral, transparan, jujur adil," kata Anies.

"Dan kalau kita saksikan dua ini mengalami problem, kita saksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angkanya demokrasi kita menurun indeks demokrasi kita," tutur Anies.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini juga menyinggung sejumlah pasal karet yang digunakan pemerintah untuk membungkam kritik.

Ia juga menilai saat ini posisi oposisi sangat minim.

"Dan sekarang ujiannya adalah besok bisakah pemilu ds[elenggarakan dengan netralitas, dengan adil dengan jujur, ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dengan segala persoalan parpol," tandasnya.

Sementara itu, Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo berharap dirinya, dan dua capres lain, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan satu kata dan satu perbuatan untuk memberantas korupsi di Indonesia jika terpilih memimpin bangsa pada 2024. 

Hal itu disampaikan Ganjar setelah mendengar pandangan Prabowo dan Anies yang satu kata dengan dirinya tentang upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Maka yang musti kita sampaikan kepada masyarakat, ini lah janji politik di depan rakyat," kata Ganjar dalam debat capres pertama, di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam. 

Kendati demikian, Ganjar turut mengingatkan bahwa masyarakat tentu mencermati perbuatan para pemimpinnya kelak. 

Menurut dia, jika para pemimpin ini tidak menjalankan perkataannya terkait upaya pemberantasan korupsi, maka masyarakat akan bertindak.

"Maka kalau perbuatannya tidak sama (dengan perkataan atau janji politik), kita lah yang dihukum oleh rakyat," ujar Ganjar.