Pemprov Jateng Gandeng IPDN Tuntaskan Program Prioritas, Mulai dari Stunting Hingga Kemiskinan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk berkolaborasi menuntaskan program prioritas pembangunan daerah. 

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan anatara Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dan Rektor IPDN Hadi Prabowo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024).

Kerja sama tersebut akan berlangsung selama lima tahun.

Terhitung sejak Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemprov Jateng dengan IPDN tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. 

Ruang lingkup kesepakatan tersebut meliputi: pengembangan sumber daya manusia aparatur, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Lalu penyediaan bantuan tenaga pendidik/tenaga ahli/tenaga praktisi, dan bidang lain sesuai kebutuhan pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Baca juga: Daftar Lengkap Jumlah Kuota Sekolah Kedinasan 2023 di 8 Instansi, Mulai STAN, STIS, STIN hingga IPDN

Baca juga: Pertama di Indonesia, Pemprov Jateng Buka Layanan Bantuan Hukum Gratis untuk UMK

Nana menjelaskan, selain mempraktikkan langsung teori di lapangan dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, Praja IPDN juga bisa membantu akselerasi kinerja program pemerintah, termasuk program prioritas pemerintah pusat di Jawa Tengah.

Antara lain masalah inflasi, kemiskinan, stunting, hingga pajak dan pendapatan daerah. 

"Keberadaan mereka (Praja IPDN) akan memberikan bantuan pemikiran bagaimana memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi,” kata Nana. 

Sementara itu, Rektor IPDN, Hadi Prabowo mengatakan, kerja sama dengan Pemprov Jateng ini akan dijadikan pilot project untuk provinsi-provinsi lain. 

Dikatakan dia, Pemprov Jawa Tengah dipilih karena memiliki dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang cukup baik. IPDN dinilai memiliki sumber daya pendidikan untuk penelitian dan pengabdian yang dapat membantu pencapaian kinerja terutama dari Pemprov Jateng.

"Ada beberapa hal yang bisa kita bantukan. Saya juga pernah tugas di sini (Pemprov Jateng),  sehingga kita paham saat  memberikan arahan kepada praja,” kata Hadi. 

Dalam kerjasama itu, salah satu kegiatannya adalah  Bhakti Karya Praja atau kuliah kerja nyata (KKN) bagi Praja IPDN di Pemprov Jateng. Kegiatan itu akan dimulai pada 5 Agustus 2024 mendatang. 

Setidaknya akan ada 1.116 praja yang akan dibagi ke dalam 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng.

Salah satu fokusnya adalah menggenjot pendapatan asli daerah dari penarikan pajak kendaraan.