Penyerahan 5.000 Sertifikat Tanah oleh Presiden Jokowi dan Pj Gubernur Jateng di Alun-alun Wonosobo

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Alun-alun Kabupaten Wonosobo, Senin, 22 Januari 2024.

Secara total, terdapat 5.000 sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen.

Selain Penjabat Gubernur Jawa Tengah, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri ATR/BPN, Menteri PUPR, Bupati Wonosobo, dan sejumlah pejabat lainnya.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Dampingi Presiden Resmikan Empat Inpres Jalan Daerah di Magelang

"Sudah semuanya diterima, saya ingin memastikan bahwa BPN kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah telah menyampaikan kepada seluruh bapak dan ibu. Hari ini, 5.000 sertifikat tanah telah diserahkan," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Sertifikat tanah tersebut berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, yang dapat mengurangi konflik tanah di masyarakat. Selain itu, sertifikat tersebut juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Presiden memberikan peringatan agar masyarakat menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan dengan hati-hati.

"Bisa digunakan sebagai jaminan, tetapi harap berhati-hati dan dengan pertimbangan matang. Harus dipertimbangkan dengan baik. Pinjam uang, baik besar maupun kecil, sama saja jika tidak dapat dikembalikan," tambahnya.

Penyerahan sertifikat tanah ini tentu saja mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, mengingat banyak yang menunggu lama untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Eni, salah satu warga penerima sertifikat asal Wonosobo, menyatakan kegembiraannya karena pengurusan sertifikat tersebut dianggap cukup cepat, hanya memakan waktu 5-6 bulan.

“Program ini juga terjangkau. Semoga bermanfaat," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana menyatakan komitmennya untuk terus mendukung penyelesaian program penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, tanah milik warga yang belum bersertifikat dapat diselesaikan pada tahun 2024 ini.

“Pemprov Jateng akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota terkait untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mengurus sertifikat," ucap Nana beberapa waktu lalu. (*)