Kisah Perjalanan Karir Pj Bupati Tegal Agustyarsyah di Kementerian ATR/BPN

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Perjalanan karir Penjabat (Pj) Bupati Tegal Dr. Agustyarsyah, S.SiT., SH., MP hingga kini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) cukup panjang. 

Hal tersebut disampaikan Agustyarsyah, saat rapat koordinasi (rakor) perdananya bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan kepala bagian Setda Kabupaten Tegal, di Ruang Rapat Bupati Tegal, Kamis (11/1/2024).

Di hadapan peserta rakor, Agustyarsyah, kelahiran Banda Aceh tahun 1970 memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN yang bertugas sebagai Penjabat Bupati Tegal selama satu tahun ke depan.

Meski lahir di Aceh, pendidikan dari TK hingga SMA Agustyarsyah selesaikan di Medan Sumatera Utara, mengikuti orang tuanya yang bertugas di Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) dan tinggal di asrama Kodam I/Bukit Barisan. 

Dia juga sempat mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh jurusan ekonomi akuntansi, meski hanya sampai diploma tiga karena kemudian diterima sebagai CPNS di Kanwil BPN Provinsi Aceh menggunakan ijazah SMA.

Pendidikan sarjana justru didapatkannya saat mendapatkan tugas belajar dari BPN di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. 

Agustyarsyah pun mengungkapkan, sepanjang karirnya dari mulai CPNS di Aceh tahun 1994 hingga mulai menjabat berbagai posisi di kantor pertanahan daerah dan kementerian, sepenuhnya berada di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu hal membanggakan dalam karirnya di BPN adalah mampu menyertifikatkan 100 ribu bidang tanah dalam setahun, melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) saat dirinya menjabat Kepala BPN Kabupaten Bogor. 

Tidak hanya itu, dukungan pemerintah Kabupaten Bogor kala itu memudahkan pihaknya mengkoneksikan sistem pemecahan sertifikat tanah di BPN dengan database pajak bumi dan bangunan (PBB) di pemda.

“Jadi, jika ada pemecahan sertifikat di BPN, maka yang di PBB langsung bidang-bidangnya sama dengan yang di sertifikat. Sehingga PBB yang dibayarkan dan data-data yang ada di PBB jadi update,” ungkap Agustyarsyah, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (25/1/2024). 

Dari integrasi kedua data kepemilikan tanah ini, sambung Agustyarsyah, pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemda setempat naik Rp 110 miliar. 

Namun sebelumnya, Pemkab Bogor telah menjalin komitmen dengan dirinya mengalokasikan anggaran daerah senilai Rp 25 miliar untuk mendukung percepatan program PTSL.

Tak hanya itu, arsip pertanahan di BPN Kabupaten Bogor pun dinobatkan sebagai yang terbaik di tingkat Jabodetabek. 

Atas prestasinya ini, Agustyarsyah pun diganjar jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.

Terkait dengan jabatannya sekarang sebagai Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah mengungkapkan jika keinginan terbesarnya adalah mengajar.