Wapres Maruf Amin Nilai Mundur sebagai Menteri Merupakan Hak

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wakil Presiden (Wapres) RI, Maruf Amin menilai keinginan atau keputusan mundur dari jabatan menteri merupakan hak seseorang. 

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan media mengenai rencana Mahfud MD yang akan mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. 

"Saya kira seperti dikatakan Presiden (Joko Widodo, red.), kalau seseorang mau mundur karena memang haknya. Seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi, tidak ada masalah," ujarnya, saat kunjungan ke RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang, Jumat (26/1/2024). 

Baca juga: "Sudah Ditawari" Luhut Blak-blakan Persilakan Menteri Jokowi yang Mau Mengundurkan Diri

Jika menteri benar-benar mundur, Maruf Mengatakan, presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk menteri baru atau hanya mengangkat penjabat sementara. Itu merupakan hak hak prerogatif Presiden.

Menurutnya, presiden akan mempertimbangkan dengan baik mengenai sosok pengganti jika benar-benar ada menteri yang mundur.

Jika Mahfud benar-benar mundur dari Menko Polhukam, dia berharap, tidak menimbulkan gangguan terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Saya harap tidak terjadi gangguan karena itu kan hak seorang menteri mundur. Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan polhukam. Saya kira tidak akan terlalu mengganggu," katanya. (eyf)