PDIP Tepis Tudingan Gerakkan Kampus Kritik Demokrasi Era Jokowi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kritik dari kalangan akademisi terhadap pelaksanaan pemilu 2024 terus mengalir, terlebih dengan keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pilpres.

Seperti diketahui, keberpihakan Jokowi di pilres bersamaan dengan majunya sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres nomor urut 2, berpasangan dengan Prabowo Subianto

Civitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni berbagai perguruan tinggi yang mengkritik penyelenggaraan demokrasi era pemerintahan Presiden Jokowi itu antara lain berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Jakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.

Terbaru, kritik itu datang dari Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang membacakan delapan maklumat kebangsaan di tahun politik pada pemilu 2024, di Gedung Siti Walidah, UMS, Senin (5/2).

Satu maklumat yang dibacakan yakni menyerukan presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan.

"Yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia," kata Prof Aidul.

Adapun, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menepis tudingan dugaan intervensi terhadap maraknya para akademisi dan kampus mengkritisi kondisi demokrasi di era Presiden Jokowi saat ini.

Menurut dia, para akademisi dan kampus tidak bisa diintervensi dalam hal apapun, termasuk soal seruan para guru besar dan kampus terkait dengan kondisi demokrasi saat ini menjelang pemilu pada 14 Februari.

"Mana ada kampus bisa diintervensi," katanya, saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2). Turut mendampingi, politisi muda PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu meyakini, seruan para akademisi dan kampus-kampus yang menyebar luas saat ini merupakan gerakan kebenaran.

Apalagi, Hasto menyebut, para akademisi dan kampus-kampus punya keyakinan tersendiri dalam menyikapi persoalan bangsa.

Ia pun menduga jika ada tudingan gerakan tersebut ada yang mendalangi, justru akan semakin besar gelombang seruan para akademisi dan kampus-kampus soal kondisi demokrasi.

"Mereka memperjuangkan kebenaran. Mereka punya dalil-dalil yang ditaati, dan mereka punya integritas. Sehingga kalau dari kelompok 02 Prabowo-Gibran tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, kami yakini bahwa akan semakin banyak kampus yang bergerak. Harusnya autokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi," ucapnya.

"Pak Harto (Presiden Soeharto-Red) saja tidak bisa melawan gerakan mahasiswa. Itu yang kami harapkan, dan ini merupakan serua moral. Seruan moral itu efektif. Suatu gerakan damai, suatu gerakan tanpa kekerasan, gerakan menyuarakan pranatan kehidupan berbangsa yang baik. Harusnya itu dilakukan," sambungnya.

Hasto pun menegaskan, PDI Perjuangan tak berkepentingan di dalam melakukan mobilisasi kampus-kampus tersebut. "Karena itu sama saja mengerdilkan. Di antaranya otoritas di perguruan tinggi yang begitu independen," tegasnya.

Ia pun mengulas begaimana partai berlambang banteng moncong putih itu sangat taat pada aturan yang berlaku di kampus, terutama terkait dengan kampanye.

"Kami kampanye di kampus saja taat aturan, harus melalui undangan, lalu kami datang, mengudang ketiga paslon ada prosedurnya. Jadi tidak pernah ada pemikiran sedikit pun bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Ini muncul suara rakyat," tandasnya. (Tribunnews/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)