Tindakan Ilegal yang Bisa Menekan Tagihan Air PDAM: Terlalu Berisiko, Awas Kena Sanksi

Tindakan Ilegal yang Bisa Menekan Tagihan Air PDAM: Terlalu Berisiko, Awas Kena Sanksi

TRIBUNJATENG.COM - Inilah contoh-contoh tindakan ilegal yang bisa menekan tagihan air PDAM. Tindakan berisiko dan penuh ancaman.

Air bersih adalah kebutuhan pokok bagi setiap rumah tangga.

Di Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi penyedia utama air bersih bagi masyarakat.

Namun, dalam beberapa kasus, ada oknum yang melakukan tindakan ilegal untuk mengirit tagihan air PDAM.

Tindakan-tindakan semacam ini merugikan masyarakat dan mengancam kelangsungan pelayanan air bersih.

Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan ilegal tersebut:

1. Manipulasi Meteran Air

Salah satu cara ilegal yang sering dilakukan adalah dengan memanipulasi meteran air.

Oknum tertentu bisa saja memasang alat atau mengubah pengaturan meteran air agar jumlah yang tercatat lebih rendah dari sebenarnya.

Hal ini membuat pemakaian air terlihat lebih sedikit dan akhirnya mengurangi tagihan yang seharusnya dibayarkan.

2. Pemakaian Alat Pembajak (Siphon)

Tindakan ilegal lainnya adalah menggunakan alat pembajak atau siphon untuk mengalirkan air langsung dari pipa PDAM tanpa melalui meteran.

Dengan cara ini, pemakaian air tidak tercatat sama sekali dalam sistem PDAM, sehingga tagihan yang seharusnya dibayarkan menjadi nihil.

3. Menggunakan Air Tanah atau Air Sungai Tanpa Izin

Beberapa pihak juga memanfaatkan sumber air tanah atau air sungai tanpa izin untuk keperluan rumah tangga atau usaha.

Mereka menggunakan pompa air sendiri untuk mengebor sumur atau mengalirkan air dari sungai ke rumah tanpa melalui sistem PDAM.

Padahal, penggunaan sumber air tanah atau sungai ini seharusnya dilakukan dengan izin dan mematuhi regulasi yang berlaku.

4. Mengalirkan Air ke Tetangga Tanpa Konsent

Tindakan ilegal lainnya adalah dengan mengalirkan air dari pipa rumah satu ke rumah tetangga tanpa persetujuan atau konsent dari pihak terkait.

Hal ini juga mengakibatkan tagihan air menjadi tidak sesuai dengan pemakaian sebenarnya.

Tindakan-tindakan ilegal ini bukan hanya merugikan pihak PDAM sebagai penyedia layanan air bersih.

Tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Seperti berkurangnya pendapatan PDAM yang mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur dan pelayanan.

Pihak berwenang, termasuk PDAM dan aparat kepolisian, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan ilegal semacam ini.

Sanksi yang tegas perlu diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan air bersih serta memastikan kelangsungan pelayanan air yang berkualitas bagi masyarakat.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam melaporkan tindakan ilegal ini juga sangat penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan pengelolaan air bersih di Indonesia. (*)