TPN Ganjar-Mahfud Sebut Banyak Kejanggalan dan Kecurangan Pilpres 2024

Ia berujar, prinsip kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Sebab, rakyat memiliki hak untuk memilih dan menyampaikan pilihannya. Ia pun menyatakan, pihaknya akan terus memantau hasil perolehan suara.

"Jadi kami terus melakukan pemantauan termasuk yang di DPP PDI Perjuangan di mana pusat Badan Saksi Pemilu Nasional terus mengupdate hasil-hasil perolehan suara," jelasnya.

Akan melaporkan

Adapun, Ketua Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (Amin), Ari Yusuf Amir mengungkapkan, pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan pada pilpres 2024.

Menurut dia, Timnas Amin telah mengumpulkan laporan dugaan kecurangan sejak Selasa (13/2) malam. "Kami dari tim hukum Amin, kami mulai dari semalam siaga 24 jam untuk menerima seluruh laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Report ke kami, banyak laporan-laporan kecurangan yang kami terima," katanya, di Posko Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro 10, Jakarta, Rabu (14/2).

Ari menuturkan, satu dugaan kecurangan yang terjadi adalah pengerahan kepala desa. Mengenai detail laporan dugaan kecurangan tersebut, ia mengaku akan menyampaikannya lebih lanjut. "Salah satunya pengerahan kepala desa yang masif. Detailnya nanti kami sampaikan," ujarnya.

Dia menambahkan, Timnas AMIN akan mengumpulkan segala laporan dari publik sebelum dilaporkan ke pengawas pemilu sebagai bukti dugaan kecurangan.

"Detailnya kami sampaikan lebih lanjut. Kami optimistis bahwa masyarakat kita sekarang memahami situasi yang ada dan apa yang harus mereka lakukan. Laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami follow-up," ucapnya.

Sementara, kubu paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran meminta pembuktian apabila ada kecurangan dalam pilpres 2024. “Ya nanti kami lihat, (tidak-Red) diucapkan tapi dibuktikan,” kata Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Senada diungkapkan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno. Menurut dia, setiap pemilu, pilkada, atau bahkan pemilihan kepala desa sekali pun, pasti ada klaim kecurangan.

“Tentu kalau ada kecurangan jalurnya sudah ada melalui Gakkumdu, dan saya kira jalur yang sudah disediakan itu bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan klaimnya kalau ada kecurangan itu,” tukasnya. (Kompas.com/Irfan Kamil/Fika Nurul Ulya/Nirmala Maulana Achmad/Tribunnews/Fahdi Fahlevi)