Ngesti Nugraha Sebut Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Semarang Bakal Dibantu APBD di 2025

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengajak para pengelola desa wisata (dewa) untuk lebih serius mengembangkan usaha pariwisatanya di daerah masing-masing. 

Menurut dia, operasional desa wisata yang selama ini sudah berjalan terbukti mampu membangkitkan usaha ekonomi produktif warga pasca pandemi Covid-19 lalu. 

Orang nomor wahid di Kabupaten Semarang tersebut menegaskan, para pengelola desa wisata harus menciptakan komunikasi yang intensif antara satu dengan yang lain. 

Baca juga: Telukawur Jepara Resmi Ditetapkan Jadi Desa Wisata Bahari KKP

Tujuannya untuk saling bertukar informasi dan pengalaman guna mengembangkan berbagai kreasi dan inovasi pengelolaan desa wisata. 

Dia ingin ada pertemuan rutin untuk melakukan evaluasi dan inovasi.

"Harus diakui, terdapat desa wisata yang berkembang dan maaf, ada yang stagnan. Lewat pertemuan rutin dapat dilakukan evaluasi kegiatan masing-masing agar dapat lebih berkembang," kata Ngesti seusai pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (FK Pokdarwis) dan pengelola desa wisata di pendopo desa wisata Sumogawe, Getasan, Jumat (23/2/2024).

Tiga OPD terkait pengembangan desa wisata yakni Disparta, Diskumperindag dan Dispermasdes telah diperintah menjalin koordinasi guna merumuskan langkah terpadu pengembangan desa wisata.

Ngesti menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang berencana membantu pengembangan desa wisata melalui APBD.

"Selama ini bantuan datang dari Pemprov Jateng. 

Rencananya akan ada bantuan pengembangan dari APBD Kabupaten tahun depan secara bertahap," sebut dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang, Wiwin Sulistyowati menjelaskan pertemuan para pengelola desa wisata akan digelar rutin pada 2024 ini.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas para pengelola desa wisata. 

“Para pengelola desa wisata diharapkan dapat mengembangkan desa wisata melalui berbagai kreasi dan inovasi,” kata Wiwin.

Sedangkan FK Pokdarwis dan pengelola desa wisata yang baru dikukuhkan nantinya akan menjadi mediator antara Disparta dan kelompok masyarakat pelaku pariwisata.

“Sehingga akan bersinergi mengembangkan usaha pariwisata berbasis masyarakat,” pungkas dia. (*)