Momen Moeldoko Hampiri AHY Saat Jokowi Kumpulkan para Menteri

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA, -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin(26/2).

Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepreisdenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran.

Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU.

Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengatakan bahwa rapat kabinet membahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

"Tadi, ada saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih," kata AHY.

Menurut dia program makan siang gratis tersebut nantinya akan dibahas secara rinci. Pasalnya program tersebut akan menyasar sekitar 83 juta anak di Indonesia yang akan menerima makan siang dan susu gratis.

"Harus dibahas secara seksama agar terdeliver dengan baik," katanya.

AHY mengatakan program makan siang gratis tersebut bukan hanya bertujuan untuk mengentaskan masalah stunting, melainkan juga menggerakkan ekonomi. Adanya program tersebut akan berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap bahan pokok.

"Program makan siang gratis termasuk susu tujuannya untuk menggerakan ekonomi karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan satu anak saja beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu kalikan 83 juta jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal," pungkasnya.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai tidak tepat apabila anggaran untuk program makan siang gratis dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebab, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

"APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2).

Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang. Akan tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan. Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.

Ia juga tidak mempersoalkan pemerintahan Jokowi sudah membahas program tersebut meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. "Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga," kata Mahfud.

"Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Moeldoko Hampiri AHY Lalu Bersalaman dan Tersenyum

Ada momen menarik saat sidang paripurna Kabinet kali ini. Pasalnya Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk pertama kalinya berada pada satu forum Kabinet dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini menjabat Menteri ATR/BPN.

Awalnya seperti biasa para Menteri saling menyapa dan berbincang singkat sebelum sidang paripurna Kabinet dimulai pada pukul 09.30 WIB. Termasuk AHY yang berbincang dengan Menko Polhukam Hadi Tjhajanto.

Moeldoko kemudian tiba dari arah belakang AHY. Moeldoko lalu menyalami sejumlah menteri diantaranya Menpora Dito Ariotedjo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

AHY yang menyadari kehadiran Moeldoko lalu menunggunya yang sedang berbincang dengan Menteri lain. Tak lama berselang Moeldoko lalu menghampiri AHY sambil tersenyum. Keduanya tampak berbincang singkat sambil bersalamam.

Setelah bersalaman dengan AHY, Moeldoko kemudian menghampiri Menteri lainnya. Saat rapat paripurna Moeldoko berada di sisi kanan deretan kursi depan. Sementara AHY berada di belakangnya.

Untuk diketahui AHY dan Moeldoko sempat berkonflik terkait sengketa Partai Demokrat pada 2021 lalu.

Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021. KLB tersebut dianggap ilegal oleh kubu AHY.

Hasil KLB Partai Demokrat tersebut ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sengketa kepengurusan tersebut kemudian berlanjut ke meja hijau. Hingga pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan kubu Moeldoko atas kepengurusan Partai Demokrat.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani merespons mengenai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang berjabatan tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kamhar mengatakan, perjumpaan Moeldoko dan AHY merupakan konsekuensi logis sebagai sesama pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Bertemunya Mas Ketum AHY selaku Menteri ATR/BPN dengan KSP Moeldoko pada sidang kabinet tentu saja menjadi konsekuensi logis," kata Kamhar.

Menurutnya, momen bersalaman antara Moeldoko dengan AHY menunjukkan bahwa putra sulung Presiden Keenam SBY tersebut sebagai pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri.

"Momen salaman antara Mas Menteri AHY dengan KSP Moeldoko sebelum sidang kabinet di istana menunjukkan Mas Menteri AHY adalah pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri," ujar Kamhar.

Hanya saja, Kamhar menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Moeldoko menyampaikan permohonan maaf saat bersalaman dengan AHY. "Kita belum mengetahui apakah KSP Moeldoko saat bertemu Mas Menteri AHY telah menyampaikan permohonan maaf atau seperti apa?" ucapnya.

"Kalau meminta maaf, tentu saja akan dimaafkan sebagaimana pernah disampaikan oleh Mas Ketum AHY atas perilaku KSP Moeldoko dan kaki tangannya ‘forgive but not forgotten’," tutur Kamhar. (Tribun Network/fer/fik/wly/ardito/kps)

Baca juga: SOSOK Edy Paryono Legenda Pelatih PSIS yang Tutup Usia di Mata para Sahabatnya

Baca juga: Buah Bibir : Alice Norin Operasi Kanker Sarkoma di Singapura

Baca juga: Yoh Iso Yo! PSIS Wajib Menang di Bandung Agar tak Dikudeta Tuan Rumah Persib di Klasemen Sementara

Baca juga: Sosok Bolsonaro Eks Presiden Brasil yang Pimpin Demo Besar-besaran, Bantah Ikut Rencana Kudeta