Kenaikan Cukai Rokok Sasaran Empuk untuk Biayai Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai penerimaan negara bisa ditingkatkan melalui instrumen pajak.

Menurutnya, skenario menaikkan cukai rokok menjadi siasat pemerintah untuk menekan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Yang sudah dalam rencana, pemerintah akan menaikkan cukai rokok,” ucap Anthony kepada Tribun Network, Selasa (27/2/2024).

Ekonom senior itu memandang bahwa cukai rokok menjadi target empuk pemerintahan mendatang untuk menaikkan penerimaan negara.

“Masyarakat perokok yang mayoritasnya terdiri dari lapisan kelompok bawah atau miskin akan semakin tertekan,” katanya.

Dampak dari kenaikan cukai rokok tersebut angka kemiskinan dapat meningkat signifikan.

Anthony melihat sumber pajak lainnya yang berpotensi dinaikkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan menaikkan PPN bisa menekan pendapatan riil masyarakat, dan pada gilirannya akan menekan ekonomi.

“Begitu juga dengan pengurangan subsidi atau anggaran program sosial, berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan,” imbuhnya.

Dia berpandangan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto akan sulit melanjutkan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya di sektor ekonomi.

Kebijakan populis seperti makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo selama kampanye bakal sulit terealisasikan.

Hal itu lantaran faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tak mendukung. 

"Tetapi, kebijakan populis tersebut mungkin sulit terealisasi. Akhirnya seperti Jokowi, banyak janji kampanye tidak pernah terealisasi," jelas Anthony.

"Kebijakan kasih makan gratis, BPJS gratis, semacam itu sulit. Karena janjinya tidak realistis, dalam arti memerlukan dana yang relatif terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan APBN," imbuhnya menegaskan.

Direktur Ekssekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan target defisit akan sangat konservatif atau berhati-hati.

Menurutnya, pembiayaan program-program kesehatan dan subsidi sudah direncanakan dengan cukup baik.

“Tidak akan ada program yang dipotong dan yang berpotensi merugikan masyarakat dan memicu gejolak,” urainya kepada Tribun Network, Selasa (27/2/2024).

Dia menilai penerimaan pajak tidak dilakukan secara sektoral sehingga pemerintah perlu memperluas basis pajak dan kepatuhan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran dana program makan siang gratis yang digulirkan oleh capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran sudah dihitung.

Bendahara negara telah membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45 persen - 2,8 persen pada tahun 2025 untuk program quickwin tersebut.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, proses perencanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih berjalan hingga tiga bulan ke depan.

Nantinya, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, termasuk makan siang gratis.

Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan hasil hitung manual.

“Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga,” ujarnya.

“Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menjelaskan hasil sidang kabinet paripurna membahas tentang range defisit.

“Paling tidak arahan dari Bapak Presiden dan kabinet adalah posturnya tadi dalam range bisa diterima dengan defisit antara 2,45 sampai 2,8,” ucapnya.

“Itu adalah menyangkut nanti estimasi yang jauh lebih tepat mengenai penerimaan dan belanja,” imbuhnya.

Biaya Makan Siang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anggaran untuk program makan siang gratis sekitar Rp15.000 per anak.

Jumlah itu belum termasuk anggaran untuk program susu gratis.

"Per anak kira-kira Rp15.000," kata Airlangga.

Besaran biaya makan siang gratis itu akan berlaku sama di seluruh Indonesia.

Airlangga bilang terkait wilayah yang akan didahulukan mendapat makan siang dan susu gratis bagi anak-anak belum diputuskan.

Program ini akan direalisasi mulai tahun 2025 secara bertahap. Karena bertahap, penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu.

Secara garis besar, tema RKP 2025 yang disepakati yaitu 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37.

Kemudian, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45 hingga 2,8 persen.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mulai memasukkan dan membahas program makan siang gratis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (Tribun Network/Reynas Abdila)