AS yang Dulu Pernah Cekal Prabowo Kini Nyatakan Siap Kerja Sama

TRIBUNJATENG.COM, WASHINGTON DC - Presiden AS Joe Biden siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto jika ia pada akhirnya menjadi presiden terpilih.

Hal itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa (5/3/2024),

Prabowo dan cawapresnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk sementara unggul jauh dari dua paslon lain.

Baca juga: Perilaku Buruk Dubes AS di Singapura Jadi Perhatian Serius Gedung Putih

Meski demikian, Gedung Putih tetap belum mengucapkan selamat kepada paslon 02 itu, meski sejumlah negara lain, termasuk Inggris, Australia, China, dan Rusia telah melakukannya.

Kirby mengatakan, “Kami memberikan selamat kepada rakyat Indonesia atas pemilu yang sukses. Presiden (Biden) tidak sabar untuk segera berinteraksi dengan pemerintahan yang baru dan memperkuat kerja sama kami yang saat ini sudah pada tahap kemitraan strategis.

Lebih jauh Kirby mengatakan, “Tentu saja kami mengikuti dengan seksama proses penghitungan suara yang sedang berlangsung, dan kami tahu bahwa Menteri Subianto memimpin jauh."

"Kami memiliki hubungan kerja sama yang sangat baik dengannya sejak ia menjabat menteri pertahanan, dan apabila ia pada akhirnya terpilih, maka kami berharap dapat melanjutkan hubungan tersebut.”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan secara resmi hasil pemilihan presiden 2024, yang seharusnya baru akan disampaikan sekitar akhir Maret, jika tidak ada perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang pilpres 2024, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, dituduh telah melemahkan demokrasi Indonesia.

Ini dikarenakan rekam jejak keduanya, dan langkah-langkah politik yang mereka ambil menjelang pemilu.

AS sempat cekal Prabowo

Amerika sempat mencekal Prabowo pascareformasi akibat rekam jejaknya yang buruk dalam isu HAM.

Prabowo, yang pernah menjadi menantu mantan Presiden Soeharto yang memerintah Indonesia selama 32 tahun, dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan aktivis pro-demokrasi pada 1998.

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang melangsungkan penyelidikan terhadap berbagai tuduhan itu, pada 21 Agustus 1998 mengeluarkan surat keputusan yang menyarankan Presiden BJ Habibie ketika itu untuk menjatuhkan hukum administrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan.

Setelah mengkaji keputusan DKP itu, pada 29 November 1998 Habibie memberhentikan Prabowo, namun tetap memberi hak pensiun sebagai pejabat tinggi.

Februari lalu, Prabowo menerima kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan. Pemberian bintang kehormatan itu kembali menuai kritik tajam para aktivis HAM.

Pencalonan Gibran tahun lalu juga menuai kontroversi karena dilakukan melalui upaya yang dianggap banyak pihak mengangkangi konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, yang saat itu diketuai Anwar Usman, adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran, mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres, yang salah satunya kemudian menurunkan batas usia cawapres.

Selain tuduhan nepotisme, Jokowi pun dituduh membangun dinasti politik.

Saat VOA meminta tanggapan Gedung Putih terkait kemunduran demokrasi Indonesia, Kirby menjawab secara diplomatis.

“Kami tidak pernah mundur memperjuangkan keprihatinan kami akan isu HAM, hak-hak sipil dan nilai-nilai institusi demokrasi; dan Presiden (Biden) sama sekali tidak akan berhenti menyampaikan keprihatinan kami,” urainya.

Dihubungi VOA pada Selasa siang, Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mencemaskan perjuangan HAM ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo, jika terpilih.

“Menurut saya, ke depan dengan rekam jejak yang bersangkutan, Prabowo Subianto, jika benar nanti terpilih menjadi presiden, tentu saja ini bukan hanya menjadi preseden buruk dalam konteks penyelesaian kasus kejahatan negara di masa lalu, tapi juga ini akan berdampak pada situasi penegakan HAM Indonesia ke depan,” jelas Gufron.

Ini bukan kali pertama Amerika mengesampingkan prinsip HAM untuk kepentingan geostrategis.

Tahun lalu, Joe Biden menyambut dengan mewah Perdana Menteri India Narendra Modi ke Gedung Putih dalam sebuah kunjungan kenegaraan resmi.

Modi merupakan sosok Hindu-Nasionalis yang dikenal kerap menindak kelompok oposisi dan memberangus kebebasan pers. Rivalitas dengan China mendorong Amerika mengambil kebijakan ini.

Melalui lensa tersebut, Indonesia juga menjadi negara yang dianggap strategis oleh Amerika, khususnya untuk mewujudkan visi AS tentang Indo-Pasifik yang aman, dengan meredam pengaruh China di kawasan.

Terlepas dari hal-hal tersebut, dibanding dua kandidat lain, Prabowo adalah sosok yang lebih dikenal Amerika.

Ia merupakan lulusan pendidikan militer di Amerika tahun 1980-an. Sebagai menteri pertahanan, dia juga berusaha mempererat hubungan militer dan pembelian senjata dengan Amerika.

Selain itu, Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, juga berniat melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi.

Anreyka Natalegawa menilai hal-hal ini bakal meminimalisir "kejutan" yang mungkin dihadapi Washington di kemudian hari.

 “Mengingat kesinambungan antara pemerintahan Jokowi saat ini dengan apa yang akan menjadi pemerintahan Prabowo ke depan, saya rasa Washington setidaknya merasakan suatu kemudahan untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru yang akan datang,” ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dulu Pernah Mencekal, AS Kini Siap Kerja Sama dengan Prabowo jika Resmi Jadi Presiden"

Baca juga: AS Siapkan Ratusan Sanksi untuk Rusia, Targetkan 500 Orang dan Entitas