Demokrat Ungkap Ada Upaya Memperbesar Koalisi Prabowo-Gibran

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, ada upaya untuk memperbesar koalisi pengusung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, langkah politik mengajak parpol di luar koalisi untuk bergabung lumrah dilakukan pada saat ini.

“Saya kira upaya untuk memperkuat koalisi pasti ada, karena bagaimana pun pemerintah yang kuat didukung partai-partai yang besar, oleh kursi yang cukup di parlemen,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

Meski demikian, Herman menyatakan, Partai Demokrat tak ikut campur mendekati parpol di luar kubu paslon 2 itu. “Mungkin ada yang lainnya. Kalau saya tidak adalah ya,” ujarnya.

Ia berujar, saat ini Demokrat tengah fokus untuk membantu Pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga tak ada arahan untuk melakukan pendekatan ke parpol lain agar bergabung dengan parpol pengusung Prabowo-Gibran.

“Mas AHY fokus dan tanggung jawabnya yang diberikan Pak Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN bisa sukses, bisa berhasil. Sehingga menambah kekuatan, kesuksesan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi,” tuturnya.

Ia pun mengaku tidak mengetahui apakah saat ini ada pendekatan dari kubu Prabowo-Gibran ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.

Pasalnya, dua parpol tersebut kerap dianggap berpotensi untuk bergabung ke pemerintahan.

Sebab, selama ini PKB dan Nasdem tak pernah menjadi parpol oposisi. “Kalau bagi kami, Demokrat, tidak ada misi itu, dan tentu hal lain mungkin ada pihak lain (yang melakukan pendekatan-Red),” ucapnya.

Herman menuturkan, penting untuk pemerintahan ke depan membentuk koalisi besar, termasuk parpol yang dalam pilpres 2024 tidak mendukung Prabowo-Gibran.

Pasalnya, roda pemerintahan yang efektif tentu membutuhkan bantuan dari parpol besar yang berada di DPR RI.

“Supaya berbagai program itu bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun, hampir seluruh segmen berbangsa dan bernegara apalagi program pemerintah itu kan sangat bergantung keputusan-keputusan di DPR,” bebernya.

“Oleh karenanya, koalisi besar itu harus dijalankan, harus dilakukan, namun bagaimana, dan upaya dan lain sebagainya tentu saya tidak tahu,” sambungnya.

Ia pun mengaku tak memahami apakah langkah menggandeng berbagai parpol itu dilakukan untuk menggagalkan dorongan penggunaan hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024.

Sampai saat ini, Herman mengungkapkan, belum mengetahui cara untuk menggagalkan wacana penggunaan hak angket. Fraksi Partai Demokrat hanya bisa berupaya dengan jalur debat dan adu argumentasi dalam rapat paripurna.

“Yang pasti kami berdebat saja, berargumen saja kalau ada yang mencoba mengangkat opini dan wacana tanpa data tanpa fakta, ya berdebatlah dengan kami,” tukasnya. (Kompas.com/Tatang Guritno)