Video Banjir Semarang, Pemkot dan Aktivis Lingkungan Bahas Bersama

Berikut ini video banjir Semarang, Pemkot dan aktivis lingkungan bahas bersama.

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin menyebut, penanganan banjir Kota Semarang butuh langkah besar di antaranya dengan mengembalikan daerah resapan air.

Berdasarkan kajiannya, air hujan yang turun di Semarang selama ini langsung bablas ke daerah hilir sehingga memicu terjadinya banjir.

Padahal, air hujan tersebut butuh inflitrasi atau resapan air setidaknya 50 persen. 

Dari 50 persen infiltrasi, setidaknya 35 persen air harus dilakukan evaporasi (penguapan) sisanya 15 persen bisa runoff atau melimpas masuk ke sungai.

"Nah di Semarang tidak terjadi  demikian, selama ini 100 persen air meluncur begitu saja," jelas dia dalam diskusi lingkungan peringatan Hari Teater Dunia (Hatedu) yang diselenggarakan oleh sejumlah seniman di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), Jalan Sriwijaya, Kota Semarang, Jumat (19/4/2024) malam.

Ia melanjutkan, upaya menciptakan infilitrasi pencegahan banjir bisa dilakukan dengan berbagai cara di antaranya masif melakukan reboisasi dan memperbanyak membuat biopori. 

Kemudian menekan pembangunan daerah hulu supaya daerah resapan tetap terjaga. 

"Boleh membangun tetapi kita harus hitung bukaan lahan berapa hektare?, lalu potensi banjirnya seperti apa? Selanjutnya melakukan manajemen pengelolaan air di masing-masing kawasan," imbuh dia.

Sebaliknya untuk wilayah hilir Semarang, kata dia, hanya ada satu langkah kunci yakni menekan penggunaan air tanah.

Dalam kasus ini, ia meyakini pembangunan kolam retensi yang masuk dalam satu paket dengan pembangunan proyek tol Semarang-Demak dapat menjadi solusi.

"Nanti ada kolam retensi sekitar 250 hektare. Harapannya perusahaan yang menempati pesisir jangan ambil air tanah lagi," paparnya.

Selain itu, pihaknya menilai, langkah penanganan banjir perlu melakukan kesadaran makro lingkungan dengan melibatkan segala unsur masyarakat.

Terutama sekitar 1,6 juta penduduk warga Kota Semarang perlu dilibatkan dengan mengubah kesadaran di antaranya tak membuang sampah sembarangan.

"Kalau hanya mengandalkan manajemen infrastruktur berapa biaya infrastrukur yang harus dirogoh setiap tahun dan ujungnya pasti akan frustasi, tahun ini banjir 50 liter perdetik tahun berikutnya bisa saja terus bertambah," ujarnya.

Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah , Iqbal Alma mengatakan, pemerintah Kota Semarang sejauh ini tampak belum serius dalam menangani banjir.

Bahkan, selama ini Pemkot Semarang selalu menyalahkan pompa yang tidak berfungsi dan tingginya curah hujan ketika terjadi banjir.

"Kami menilai itu sangat salah dalam memecahkan solusi. Seharusnya pemerintah melihat akar masalahnya," tutur dia.

Akar masalah banjir yang dimaksud Iqbal yakni adanya perubahan kawasan hulu yang menghilangkan kawasan resapan air. 

Kondisi itu tidak direspon pemkot dengan kebijakan yang pro lingkungan. 

Alih-alih menekan laju pembangunan, pemkot masalah asyik menarik investasi ke Semarang dengan membuat aturan tata ruang ramah investasi.

"Kami mendorong pemerintah kota melihat banjir dari akarnya sehingga solusi yang dikeluarkan sesuai dengan masalah yang terjadi," terangnya.

Iqbal juga tak sepakat terkait pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang sedang dilakukan pemerintah. 

Proyek ini diklaim pemkot sebagai solusi untuk penanganan banjir pesisir sekaligus solusi penggunaan air tanah. 

Padahal proyek itu, lanjut dia, hanya memunculkan masalah baru yaitu melakukan perusakan mangrove seluas 46 hektare di pesisir Semarang dan Demak.

Adapun proyek itu nantinya akan mengubah pola arus laut yang berdampak terhadap wilayah tetangga Semarang seperti Demak dan Kendal.

"Sakitnya apa obatnya apa itu belum sesuai. Menyamakan obat dari semua masalah itu tidak pas," tandas dia.(Iwn)