Sekjen Gerindra Sebut Prabowo akan Bertemu dengan Megawati, Tinggal Tunggu Waktu

Tak hanya itu, dia juga mengatakan perkembangan geo-politik global terkait dengan Perang Rusia-Ukraina yang belum ada tanda-tanda mereda dan diikuti dengan potensi perang yang melibatkan Palestina-Israel-Iran yang membuka ruang kemungkinan akan keterlibatan kekuatan-kekuatan dunia akan membawa efek yang besar secara global, termasuk juga Indonesia.

Seperti gangguan rantai pasok (supply chain) pangan, laju investasi, daya tukar mata uang sampai dengan hambatan kemungkinan pelemahan pertumbuhan ekonomi global maupun nasional.

"Dalam kondisi sosial ekonomi seperti ini maka diperlukan langkah politik yang hati-hati untuk dapat menjaga keseimbangan politik dan meredam potensi polarisasi politik yang dapat mengarah pada situasi chaos politik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto sudah berkali-kali menyatakan akan merangul rivalnya.

Ketika berkampanye, saat debat, saat bertemu Surya Paloh, dan ketika di acara tertentu pesan itu selalu disampaikan

Sikap itu dibangun Prabowo atas dasar kebutuhan, mengatur strategi untuk melawan kekuatan besar di parlemen.“Saya melihat suka tidak suka, senang tidak senang, kebutuhan akan merangkul lawan politik itu menjadi penting,” kata Ujang kepada Tribun Network, Selasa (23/4/2024).

Ujang menuturkan pemerintahan Prabowo harus kuat, sedangkan kekuatan mesti dibangun secara kuantitas yang mayoritas di parlemen.

Yang kedua kebutuhan ini diharuskan sebab Koalisi Indonesia Maju jumlah kursinya di DPR kurang dari 50 persen.

Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN itu tidak cukup kuat maka perlu armada baru sehingga perlu dukungan dari partai-partai yang kalah.

“Dalam konteks itu rekonsialiasi penting untuk dibangun karena menjadi sebuah kebutuhan. Kelihatannya akan terjadi partai-partai yang kalah akan gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran,” tukasnya.

Adapun dosen Universitas Al Azhar itu memandang PDI Perjuangan saat ini masih 50:50 untuk dapat dikatakan bergabung pemerintahan atau menjadi oposisi.

Menurutnya, PDI Perjuangan justru lebih lincah, lebih gesit, dan lebih ‘galak’ menjadi partai oposisi.

Seandainya jadi oposisi pun lebih bagus, memiliki sikap dengan menjaga jarak dari pemerintahan.

Dan PDI Perjuangan mengontrol pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga terjadi check and balance, akan terjadi kekuatan penyeimbang.

“Saya melihat kalau PDI Perjuangan berada di oposisi bukan sesuatu yang aneh juga bahkan sudah dilakukan juga di masa pemerintahan SBY, di masa orde baru juga,” tukasnya.