Kesenian Daerah Jadi Investasi Jangka Panjang terhadap Perkembangan Pembangunan

"Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Dana Abadi Kebudayaan yang diturunkan melalui aneka program Dana Indonesiana dan disokong oleh LPDP menjadi bukti komitmen pemerintah pusat," ujarnya.

Dalam kaitannya dengan partisipasi pemerintah daerah, lanjut dia, ada beberapa hal penting yang perlu dikritisi dari aktivitas pembangunan kebudayaan di tingkat lokal.

Di antaranya ketidakmampuan pemerintah daerah mengidentifikasi perkembangan budaya kontemporer, orientasi yang lebih terpaku pada profit daripada benefit, dan lemahnya investasi.

Dijelaskan, generasi milenial merasakan bentangan yang luar biasa besar antara tradisi dan modernitas.

Kebutuhan akan literasi digital sama besarnya dengan kebutuhan kami akan literasi tradisi.

"Kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan harus diraih dengan menerobos tembok-tembok sentralisasi pembangunan yang lama bercokol di Indonesia. Sementara akses akan tradisi selalu dikaburkan oleh sejarah kolonialisme serta politik identitas yang tidak kunjung selesai," ujar Sukirman.

Pada tataran yang lebih praktis, kebudayaan seringkali ditempatkan pada distingsi antara tradisi dan modernitas.

Identifikasi atas kebudayaan kerap terperangkap pada hal-hal yang bercorak tradisional: kain tenun, tarian tradisional, kuliner tradisional, rumah adat, syair dan lagu-lagu tradisional.

Kebudayaan lokal sering dipandang secara eksotis semata tanpa upaya revitalisasi berbasis masyarakat, peluang-peluang yang dibuka oleh bentuk-bentuk kebudayaan populer sama sekali tidak ditindaklanjuti. (*)