Politikus PDIP Sebut Jokowi Kader Mbalelo: Cenderung Akan Dikucilkan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Hendrawan Supratikno menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam kategori kader yang mbalelo atau membangkang dan memberontak.

Politikus senior PDI-P menyampaikan hal itu sebagai respons penilaian pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno bahwa Jokowi adalah tembok tebal bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Diukur dari AD/ART Partai, Pak Jokowi masuk kategori kader mbalelo," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2024) malam.

Baca juga: Jokowi Dapat Tawaran Posisi Penting Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDIP

Hendrawan mengatakan itu merujuk pada apa yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap PDI-P pada Pilpres 2024.

Menurutnya, Jokowi berseberangan dengan sikap politik PDI-P untuk Pilpres 2024. Adapun PDI-P mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Jokowi diduga kuat mendukung putra sulungnya, Gibran yang maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2.

Hendrawan menerangkan, PDI-P memiliki cara sendiri menyikapi kader yang membangkan keputusan partai.

"Kader yang demikian cenderung akan dikucilkan," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Selain itu, dia menilai bisa saja apa yang dilakukan Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam hal ini, menurutnya, Mahkamah Kehormatan Partai bisa memberikan masukan pada Megawati.

"Mahkamah Kehormatan Partai akan memberi masukan (catatan tentang Jokowi) dalam suatu rapat DPP. Tapi saya lihat Pak Jokowi merasa happy dan digdaya dengan apa yang dilakukannya," terang Hendrawan.

Lebih jauh, ia juga menilai apa yang disampaikan Adi Prayitno merupakan pandangan umum bahwa Jokowi menjadi tembok tebal penghalang untuk berkoalisi.

Meski begitu, sekali lagi dia menyampaikan bahwa sikap politik partainya akan diputuskan oleh Megawati.

"Yang disampaikan Mas Adi adalah penilaian umum. Namun dalam politik ada bagian dinamika dan momentum politik yang eksklusif ranah para ketua umum, yang menyisakan ruang kejutan dan ketakterdugaan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Adi Prayitno menilai Presiden Jokowi merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, maka selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.