Jokowi Kritik Anggaran Habis untuk Program tak Jelas, APBD Habis untuk Rapat dan Studi Banding

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para kepala daerah terkait penggunaan anggaran berlebihan untuk rapat dan studi banding.

Jokowi meminta para kepala daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program unggulan, bukan untuk program tak jelas.

"Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan.

Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan jangan sampai itu terjadi lagi," kata Jokowi dalam acara Musrenbangnas di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/5).

Bukan hanya untuk rapat dan studi banding, Jokowi juga mengungkapkan kegusarannya mengenai anggaran penanganan stunting yang dipakai untuk membangun pagar puskesmas. Ia tidak mengungkap di mana hal itu ditemukan.

Namun, Jokowi memastikan ada penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran seperti itu.

"Jangan sampai ada anggaran stunting diberikan ke puskesmas, jadinya pagar puskesmas, ada. Jangan bilang enggak ada, ada. Padahal enggak ada hubungannya stunting sama pagar," kata Jokowi.

Maka itu, Jokowi memerintahkan semua kepala daerah membenahi anggaran dan program. Dia mengatakan program-program pemerintah daerah harus tepat sasaran dan strategis.

Program yang disusun pemerintah pusat hingga daerah harus berorientasi hasil. "Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonominya.

Harus fokus, jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas, semuanya diberi skala prioritas nggak jelas," kata Jokowi. "Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana," imbuh dia.

Jokowi mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi situasi perekonomian yang berat. Sejumlah negara telah mengalami resesi.

Dia menjelaskan kondisi Indonesia mungkin tak seburuk negara lain. Namun, ia tak mau anggaran yang ada justru dihambur-hamburkan. "Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran sesuai program pemerintah pusat. Jokowi berkata program pemerintah daerah harus sejalan dengan pembangunan pusat.

"Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun ke Kemenhub, tetapi jalan mestinya ini daerah. Jalan ke pelabuhannya, meski pendek cuma sekilo-lima kilometer, tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," ujar Jokowi. "Musrenbangnas ini jadi sekrup penyambung agenda pusat, provinsi, kabupaten, dan kota agar semua in line, semuanya seirama dan tepat sasaran," tambahnya.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah masalah yang menimpa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).