Jateng Krisis Air! KLHK : Kerusakan Lingkungan Harus Ditekan 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) soroti kondisi lingkungan di Jateng.

Bahkan KLHK menyatakan kondisi alam di Jateng sangat memprihatinkan.

Data dari KLHK menyebutkan, area tutupan lahan hutan di Jateng pada 2024 tinggal 18,91 persen dari total luas daratan yang mencapai 32,5 ribu kilometer persegi lebih.

Jika dihitung, area tutupan hutan di Jateng hanya 5,7 ribu kilometer persegi, sisanya adalah areal penggunaan lahan di luar tutupan lahan hutan yang mencapai 81,06 persen atau 26,8 ribu kilometer persegi lebih.

Tak hanya itu, KLHK juga membeberkan data tentang areal lahan kritis dan sangat kritis di Jateng yeng mencapai 733,4 hektar.

Kondisi tersebut membuat ketersediaan air tak bisa mensuplai kebutuhan air untuk seluruh wilayah Jateng.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam KLHK, Tasdiyanto, ketersediaan air di wilayah Jateng mencapai 31 miliar kubik pertahun.

Angka tersebut tak sebanding dengan pengguna air di Jateng mencapai 32,7 miliar kubik pertahun.

Untuk itu strategi jangka panjang penurunan emisi karbon dan perubahan iklim terus digencarkan.

"Ada lima sektor yabg digencarkan yaitu energi, sampah, proses dan produksi industri, pertanian dan forestry and Other Land Use (Folu)," terangnya usai mengisi sosialisasi sub Nasional Indonesia Folu net sink region Jawa pada Provinsi Jateng di Hotel Tentrem Kota Semarang, Rabu (29/5/2024).

Lewat kegiatan tersebut, Tasdiyanto berharap seluruh stageholder di Jateng bisa mengupayakan penurunan emisi untuk menjaga bumi.

Kurasakan lingkungan dikatakannya juga di pulau Jawa cukup ekstrem, hal tersebut bahkan telah jadi bahan kajian sejak 2010 silam.

Ia berujar kondisi tersebut membuat sejumlah ahli dan KLHK membuat kajian tentang pindahkannya ibu kota negara ke luar Jawa.

"Untuk itu kegiatan kali ini menjadi rangkaian dari implementasi Keputusan Menteri LHK No. SK. 168 tahun 2022. Indonesia Folu Net Sink 2030 merupakan komitmen ambisius Indonesia untuk mencapai tingkat emisi GRK -140 juta ton CO2e pada tahun 2030," paparnya.

Melihat kondisi lingkungan di Jateng, Pemrov Jateng juga berupaya menekan emisi gas rumah kaca dan menekan terjadinya perubahan iklim lewat berbagai cara.

Bahkan Sekda Provinsi Jateng Sumarno, ingin mensinergikan antara industri sebagai penggerak perekonomian dan ekologi.

Pasalnya selama ini ada anggapan jika kelestarian lingkungan atau ekologi menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian.

Ia juga mengakui wilayah Pantura Jateng memiliki kawasan industri yang cukup luas.

Dari hal tersebut, Sumarno berujar kawasan industri di Pantura Jateng sudah berdiri sejak lama.

"Hal tersebut tak bisa dihilangkan, mungkin supaya merata dan kerusakan lingkungan tak semakin besar, kawasan industri baru akan ditempatkan di wilayah tengah atau selatan Jateng," jelasnya.

Ditambahkannya, pembahasan masih terus dilakukan untuk mensinergikan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan perekonomian.

Selain itu, masifnya sosialisasi juga akan dilakukan agar masyarakat lebih paham tentang perubahan iklim.

"Karena ada kecendrungan masyarakat di wilayah yang rusak lingkungannya tak menyadari dampaknya. Jadi sosialisasi memang harus terus dilakukan," tambahnya. (*)