Penjualan Elpiji Melon di Warung bakal Dilarang, Apa Pendapat Kalian?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) akan memperketat pengawasan penjualan elpiji 3 kg di warung tradisional, sebagai upaya penyaluran subsidi tepat sasaran.

Hal itu bersamaan dengan adanya imbauan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meminta pemda melarang pengecer atau warung menjual elpiji bersubsidi itu.

Sehingga, elpiji melon nantinya hanya bisa didapatkan atau dibeli di agen resmi.

“Itu (penjualan di warung-Red) akan ditertibkan melalui kerja sama dengan antar-daerah untuk memastikan safety, di sana (warung tradisional-Red) bukan jalur resmi kami, tapi jalur distribusinya yang di agen resmi,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, di Jakarta, Senin (27/5).

Adapun, pola distribusi terbuka membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat mudah memperoleh elpiji melon. Namun, hingga kini Kementerian ESDM belum meluncurkan aturan resmi mengenai pendistribusian komoditas bersubsidi itu.

Meski demikian, Kementerian ESDM sudah mengimbau pemda agar melarang pengecer atau warung menjual elpiji bersubsidi. Hal itu bertujuan untuk pendataan dan pencocokan data pengguna pendistribusian tepat sasaran.

Sementara, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian ESDM, Moga Simatupang mengatakan, pihaknya masih harus berdiskusi dengan Pertamina lagi ihwal kebijakan itu.

Banyak pembenahan

Sebab, menurut dia, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pendistribusian hingga penyediaan elpiji melon kepada masyarakat.

“Kami akan koordinasikan dengan Pertamina, karena banyak yang perlu dibenahi, karena Pertamina sendiri kan ada SOP dalam pelaksaanaanya, di mana ada kelalaian, ada ketidakpatuhan, makanya kami akan kolabroasi dengan Pertamina, supaya pengawasan terhadap gas elpiji lebih tertib lagi,” tuturnya.

Diketahui, pemerintah telah melakukan pendataan konsumen elpiji melon yang dijaring sejak 1 Maret 2023, untuk dilakukan penyesuaian dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 sampai dengan 7.

"Sistemnya sudah siap. Sekitar 189,2 juta NIK sudah terdaftar, dan terverifikasi sekitar 31,5 juta NIK," ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, kebijakan pengguna terdaftar saja yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg yang diterapkan per 1 Januari 2024 tak berjalan, atau tak ada pendataan di tingkat pengecer, termasuk warung tradisional.

Kementerian ESDM mengusulkan agar pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur atau pangkalan resmi. Hal itu dilakukan dengan memperbolehkan konsumen yang belum terdata melakukan pembelian elpiji 3 kg setelah melakukan pendaftaran on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

"Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu ada satu pangkalan," ucap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi

Menurut dia, hal itu karena pendataan yang sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, dan tidak sampai ke level pengecer. Terlebih, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, di mana hal itu memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Jadi ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, Mustika menyatakan, pencatatan manual melalui logbook juga menjadi tantangan. Kondisi itu mendorong pemerintah memperpanjang tenggat waktu pendataan hingga akhir Mei 2024. "Kami lihat nanti progresnya seperti apa, kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di lapangan," tandasnya. (Kompas.com/Elsa Catriana/Tribunnews/Bambang Ismoyo)

Baca juga: WAWANCARA : Ridwan Kamil Soal Pilkada 2024 : Pasangan Pilkada itu Mayoritas Bukan Pilihan Calonnya

Baca juga: Menengok Keindahan Masjid Bilal bin Rabah di Madinah

Baca juga: Pilgub Jateng 2024: Dico-Raffi Siap Ngegas Jateng

Baca juga:  BP Tapera Janji Kedepankan Transparansi dan Akuntabilitas

Baca juga: Ramai-ramai Tolak Program Tapera, Pengusaha Sebut Beratkan Pekerja