Pejabat China Korupsi Rp2,4 Triliun Dijatuhi Hukuman Mati

TRIBUNJATENG.COM - Selasa (28/5/2024), pengadilan China menjatuhkan hukuman mati kepada mantan eksekutif Huarong Asset Management, Bai Tianhui.

Huarong Asset Management merupakan salah satu perusahaan manajemen aset terbesar yang dikendalikan negara, demikian dikutip dari Channel News Asia.

Perusahaan Huarong menjadi target utama pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Xi Jinping selama bertahun-tahun.

Baca juga: 145 Negara Akui Negara Palestina

Tianhui dijatuhi hukuman mati karena terbukti menerima suap mencapai 1,1 miliar Yuan China atau Rp 2,45 triliun.

Dilansir dari The Independent, tak hanya divonis hukuman mati, Tianhui juga dijatuhi hukuman perampasan hak politik seumur hidup dan penyitaan semua properti pribadi.

“Nilai kejahatan suap yang dilakukan Bai Tianhui sangat besar, keadaan kejahatannya sangat serius, dampak sosialnya sangat buruk, dan menyebabkan kerugian besar terhadap kepentingan negara dan rakyat,” bunyi putusan pengadilan. 

Ia divonis bersalah karena menggunakan posisinya untuk menawarkan perlakuan yang menguntungkan, termasuk akuisisi proyek dan pembiayaan perusahaan.

Hingga Kamis (30/5/2024), belum diketahui apakah Tianhui akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Jadi koruptor kedua yang mendapat hukuman mati

Tianhui menjadi koruptor kedua di China yang dijatuhi hukuman mati karena terlibat dalam korupsi.

Sebelumnya, Mantan CEO Huarong Asset Management, Lai Xiaomin telah dieksekusi pada Januari 2021.

Xiaomin divonis hukuman mati karena menerima suap senilai 260 juta dollar Amerika Serikat atau Rp 3,74 triliun dengan kurs pada masa itu.

Tianhui dijatuhi hukuman beberapa hari setelah mantan pejabat senior di China bagian tengah, Cao Guangjing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Guangjing divonis bersalah karena menerima suap sebesar 216 juta yuan atau Rp 481,4 miliar dan membantu pihak lain mendapatkan kontrak bisnis.

Kampanye Presiden China Xi Jinping perkuat ekonomi

Di sisi lain, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin China (CCDI) memulai tindakan keras terhadap sektor keuangan pada 2024.

Lembaga tersebut mengikuti arahan Presiden China, Xi Jinping untuk memperkuat sektor keuangan negara dan memitigasi risiko.

Para pendukungnya mengatakan kampanye antikorupsi mendorong pemerintahan yang lebih bersih.

Namun para kritikus mengatakan, kampanye tersebut juga memberi Xi Jinping kekuatan untuk menyingkirkan saingan politiknya.

Hal tersebut terlihat dari beberapa bulan terakhir ketika beberapa tokoh dari sektor keuangan dan perbankan China menjadi sasaran otoritas anti-korupsi.

Pada bulan April, Liu Liange, ketua Bank of China 2019-2023, mengaku bahwa ia menerima suap dan memberikan pinjaman secara ilegal.

Pada bulan yang sama, mantan pimpinan perusahaan perbankan raksasa milik China, Everbright Group, Li Xiaopeng diselidiki karena pelanggaran berat terhadap hukum.

China mengklasifikasikan statistik hukuman mati sebagai salah satu rahasia negara.

Meskipun demikian, Amnesty dan kelompok hak asasi manusia lainnya yakin ribuan orang telah dieksekusi di negara tirai bambu tersebut setiap tahunnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "China Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp 2,4 Triliun"

Baca juga: Israel Kembali Serang Kamp Pengungsi di Rafah, 21 Orang Tewas