Alasan Warga Tolak Tapera, Andre: Masyarakat Jangan Dipukul Rata

TRIBUNJATENG.COM - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi pro dan kontra di masyarakat.

Ada yang menilai Tapera kurang tepat untuk dijalankan saat ini.

Karena banyak orang yang belum menjadikan punya rumah sebagai prioritas utama mereka.

Baca juga: Pemerintah Ogah Batalkan Tapera, Klaim Potongan Gaji Sesuai Amanat Konstitusi

Baca juga: 2 Lubang Galian Ditemukan 1 Disiapkan untuk Mayat Bocah 9 Tahun, Ini Kata Polisi Soal Lubang Satunya

Andre (26), yang sehari-harinya berkantor di Jakarta Barat, mengaku masih belum punya rencana untuk membeli rumah, bahkan hingga lima tahun ke depan.

Menurutnya, dengan gajinya di kisaran Rp 5 juta per bulan, masih banyak hal lain yang perlu diprioritaskan ketimbang membeli rumah.

“Soalnya kan masyarakat kebutuhannya banyak, kadang mereka (gajinya) kurang mencukupi lah. Jadi, ngepas.

Kalau buat diri saya sendiri, (Tapera) kurang tepat waktunya,” ujar Andre saat dihubungi pada Minggu (2/6/2024).

Ia mengatakan, setiap orang punya prioritas yang berbeda.

Untuk itu, dia mengaku keberatan jika kondisi masyarakat dipukul rata.

“Prioritas orang-orang kan beda. ‘Oh, untuk saat ini, kontrak cukup, nanti kalau ada rezeki lebih, baru beli rumah, nyicil’. Jadi, enggak bisa semua dipukul rata gitu, menurut saya. Enggak adil aja,” lanjutnya.

Sependapat dengan Andre, Wanda (29) mengaku tidak paham alasan pemerintah yang seakan-akan mengharuskan setiap warganya untuk memiliki rumah.

“Kesannya, kayak jadi dipaksa punya rumah, padahal banyak kebutuhan lain. Saya enggak ngerti, kenapa Indonesia sangat mengglorifikasi orang itu harus punya rumah,” ucap Wanda saat dimintai pendapat pada Minggu sore.

Meski demikian, Wanda mengaku masih banyak orang yang ingin punya rumah.

Namun, ia meminta pemerintah menyadari ada orang-orang yang justru lebih nyaman mengontrak.

Selain itu, Wanda berpendapat, masih banyak masalah lain yang perlu diselesaikan pemerintah daripada memaksakan Tapera.

“Dengan kondisi, sekarang mafia tanah masih ada, rumah subsidi masih diselewengkan. krisis properti masih panjang situasinya,” lanjutnya.

Wanda pun mencontohkan beberapa kasus yang ada. Misalnya, rumah subsidi di Balaraja, Tangerang, yang saat ini kosong dan telantar.

Selain itu, ia juga mempertanyakan keberlangsungan program Tapera, terutama dalam hal membantu masyarakat untuk membayarkan cicilan rumah.

Menurut Wanda, skema Tapera saat ini hanya membantu dalam proses awal. Misalnya, untuk pengajuan KPR.

“Apakah pemerintah bisa menjanjikan kalau masyarakat penghasilan rendah ini setelah subsidi KPR (pakai Tapera), apakah mereka bisa melanjutkan cicilannya? Yakin?” tanya Wanda.

Dengan asumsi gaji karyawan peserta Tapera di kisaran Rp 5 juta-Rp 10 juta, Wanda menilai angka ini masih terlalu kecil.

Apalagi untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar. Biaya hidup yang dikeluarkan terbilang tinggi.

Begitupun dengan harga rumah di dalam kota tempat masyarakat bekerja.

Wanda, yang sehari-harinya bekerja sebagai HRD dan menghitung gaji karyawan, menilai bahwa upah yang ada saat ini masih belum cukup untuk membayar cicilan rumah.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 Mei 2024.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemotongan gaji karyawan, termasuk karyawan swasta dan pegawai mandiri sebesar 3 persen per bulan sebagai iuran peserta Tapera. (Kompas.com)