Soal Iuran Tapera, Pengembang: Jadi Stimulus Penyediaan Rumah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pengembang perumahan di Jawa Tengah yang tergabung dalam Asosiasi Perumahan Sederhana Nasional (Apernas) menilai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bakal menjadi stimulus untuk pekerja memiliki rumah.

Menurut Ketua DPW Apernas Jateng Eko Purwanto, Tapera juga bisa mengurangi backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat di Jawa Tengah.

"Kalau dari sisi pengembang, itu bagus untuk penyediaan rumah bagi pekerja yang belum punya rumah.

Itu sebenarnya bisa menjadi stimulan tersendiri, karena setiap pekerja pasti akan punya tabungan perumahan dan itu bisa dipakai oleh mereka misalnya tahun ke-5 atau ke-10 untuk membeli rumah atau renovasi rumah atau pun untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan papan. Tinggal itu nanti skema yang ada, mengikuti dari kebijakan BP Tapera," kata Eko melalui sambungan telepon, Selasa (4/6/2024).

Namun, eko menekankan bahwa yang menjadi kontroversi adalah dari sisi pekerja, di mana mereka diwajibkan memotong penghasilan. Adapun tantangan yang dihadapi adalah ekonomi yang serba susah.

"Tantangan yang dihadapi saat ini adalah ekonomi yang serba susah, serba sulit," ungkapnya.

Eko di sisi itu menyatakan, backlog perumahan di Jawa Tengah sangat tinggi. Tahun 2024, disebutkan backlog di Jawa Tengah mencapai lebih dari 324.000 unit. Adapun penyediaannya, rata-rata sekitar 15.000 unit per tahun.

"Backlog 324.855 itu jika dicapai dengan 15.000 per tahun, masih lama. Jadi harus ada treatment khusus supaya backlog rumah ini terkejar," sebutnya.

Eko di sisi itu menyebutkan, beberapa persoalan dihadapi saat ini di antaranya adalah terkait keterbatasan lahan.

Selain itu juga harga tanah dan material yang terus meningkat, serta pendapatan per kapita atau UMK yang masih rendah.

"Penyebabnya, penyedia rumah belum banyak karena keterbatasan lahan, pengembang juga membuat perumahan ada kendala di lapangan.

Di lapangan kendalanya harga tanah sudah mahal, lahan untuk perumahan subsidi juga sangat sulit, area pengembangan lokasi yang strategis atau dekat dengan kota sudah tidak ada, rata-rata jauh," terangnya.

Adapun dia menyebutkan, untuk mengatasi ini, ke depan dilakukan penyesuaian dari perkembangan harga.

"Misal harga subsidi disesuaikan dengan harga pasar tanah. Jadi pemerintah membantu menekan, menyelaraskan perkembangan harga tanah, bahan baku material dan harga yang berhubungan dengan konstruksi," imbuhnya. (idy)