DPR RI Akan Bentuk Pansus Penyelenggaraan Haji, Akan Evaluasi Petugas hingga Anggaran

Permasalahan haji yang melibatkan banyak aspek, mulai dari kesehatan, imigrasi, hingga pelayanan jemaah, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. 

"Komisi IX harus masuk. Bicara tentang imigrasi, ini harus Komisi III. Saya sendiri di Komisi III akan mempertanyakan apa kebijakan ke depan agar masalah ini tidak terjadi lagi," katanya di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024).

Untuk itu, kata dia, penyelesaian masalah haji yang melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemenkes, dan sektor terkait tidak cukup hanya dilakukan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

"Ini melibatkan berbagai sektor terkait jemaah haji, baik yang khusus maupun reguler, harus melibatkan semua kementerian yang ada di sana. Makanya tidak cukup dengan Panja Komisi VIII,” katanya.

Menurut Cucun, koordinasi yang baik antara Kemenag, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang membawahi imigrasi, serta Kemenkes sangat diperlukan.

"Makanya diperlukan pansus untuk menyelesaikan problematika haji ini," tegasnya.

Pembentukan pansus diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif antarkementerian dan lembaga terkait sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan menyeluruh.

Dengan adanya pansus, penyelenggaraan haji ke depan diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah.

Lebih lanjut, Cucun mengatakan, tingginya semangat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji harus diimbangi dengan antisipasi dini agar masalah-masalah yang ada tidak terulang. 

"Masyarakat itu spirit ingin hajinya tinggi. Mereka tidak ada urusan, yang penting datang ke sini bisa berhaji. Nah, antisipasi sejak dini jangan sampai ini lolos," ujarnya dalam siaran pers.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji