Keberlanjutan Kurikulum Merdeka, Tantangan dalam Implementasi

Disusun Oleh : 

Tegar Roli A., M.Sos
Dosen Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

TRIBUNJATENG.COM - Kurikulum Merdeka adalah langkah maju yang sangat penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dan siswa, serta mengintegrasikan pembelajaran dengan pengalaman nyata di dunia kerja, program ini dapat menciptakan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa program ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Dengan komitmen yang kuat, Kurikulum Merdeka dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Kurikulum Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, adalah sebuah langkah terobosan yang telah membawa angin segar dalam sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan ini, yang melibatkan dua konsep utama yaitu "Merdeka Belajar" dan "Kampus Merdeka," bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah, serta memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan konsisten.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) tidak hanya sekadar sebuah program, tetapi merupakan transformasi mendalam yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Dari perubahan kurikulum, perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hingga fleksibilitas dalam penerimaan peserta didik baru, semuanya diarahkan untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Salah satu aspek paling menonjol dari Kurikulum Merdeka adalah fleksibilitas yang ditawarkan kepada guru dan siswa. Kurikulum ini memungkinkan guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Hal ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung kaku dan satu arah. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan lebih besar untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi yang mereka butuhkan di dunia nyata.

Kebebasan ini juga terlihat dalam proyek-proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Proyek-proyek ini dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak terikat pada target capaian pembelajaran tertentu. Dengan demikian, siswa dapat lebih kreatif dan mandiri dalam mengeksplorasi pengetahuan dan mengembangkan keterampilan mereka.

Konsep Kampus Merdeka memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat melalui praktik langsung di dunia kerja. Mahasiswa tidak lagi hanya terbatas pada pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga dapat belajar melalui pengalaman nyata di lapangan. Delapan kegiatan pembelajaran yang diintegrasikan dalam program ini, seperti pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi/proyek independen, dan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, memberikan mahasiswa wawasan dan pengalaman yang sangat berharga.

Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan berdaya saing tinggi di era industri 4.0.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi Kurikulum Merdeka tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan guru dan tenaga pendidik dalam mengadopsi perubahan ini. Sebagai agen utama dalam proses pendidikan, guru harus mampu menerjemahkan konsep-konsep baru ini ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Ini memerlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik.

Selain itu, fasilitas dan infrastruktur di sekolah-sekolah juga perlu ditingkatkan. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang fleksibel dan berbasis proyek. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap program ini.