Keberlanjutan Program Kurikulum Merdeka, Mengapa Ini Penting untuk Pendidikan Indonesia

Disusun Oleh : 
Tegar Roli A., M.Sos
Dosen Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

TRIBUNJATENG.COM - Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perubahan kurikulum yang mencerminkan dinamika politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Mulai dari "Rentjana Pelajaran 1947" hingga "Kurikulum 2013," setiap perubahan kurikulum mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zaman. Namun, salah satu tantangan yang selalu muncul adalah kecenderungan untuk mengganti kebijakan pendidikan setiap kali terjadi pergantian menteri, yang populer dengan ungkapan "ganti menteri ganti kurikulum."

Kurikulum pertama, "Rentjana Pelajaran 1947," yang lebih dikenal dengan istilah "leer plan" dalam bahasa Belanda, merupakan awal dari perjalanan kurikulum pendidikan Indonesia. Kurikulum ini berusaha mengubah orientasi pendidikan dari sistem kolonial Belanda ke kepentingan nasional dengan asas Pancasila sebagai dasar pendidikan. Perubahan ini lebih bersifat politis, menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Selanjutnya, "Rentjana Pelajaran Terurai 1952" memperkenalkan rincian setiap mata pelajaran dan mengarahkan sistem pendidikan ke arah yang lebih nasional. Kurikulum ini menekankan relevansi isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sebuah pendekatan yang menjadi ciri khas pendidikan Indonesia saat itu.

Pada tahun 1964, "Rentjana Pendidikan 1964" lahir dengan fokus pada program Pancawardhana yang mencakup pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum ini bertujuan agar rakyat memperoleh pengetahuan akademik dasar yang berfungsi praktis.

Perubahan politis kembali terjadi pada tahun 1968 dengan lahirnya Kurikulum 1968 yang menggantikan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini berorientasi pada pembinaan manusia Pancasila yang sejati, dengan penekanan pada pendidikan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

Kurikulum 1975 menekankan pada efektivitas dan efisiensi pendidikan melalui pendekatan manajemen by objective (MBO). Kurikulum ini mengintroduksi Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), meskipun dikritik karena membuat guru terlalu sibuk dengan administrasi.

Kemudian, Kurikulum 1984 yang dikenal sebagai "Kurikulum 1975 yang disempurnakan," memperkenalkan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL), meski penerapannya tidak selalu berhasil di semua sekolah.

Kurikulum 1994 mencoba memadukan kurikulum sebelumnya tetapi akhirnya menjadi sangat padat, sementara Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menekankan pada pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan yang lebih variatif dalam pembelajaran.

Kurikulum 2006, atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), memberi wewenang kepada sekolah untuk mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi setempat. Kurikulum ini merupakan langkah menuju desentralisasi sistem pendidikan.

Terakhir, Kurikulum 2013 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam berbagai ranah pendidikan; pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini bertujuan menghasilkan individu yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Konsistensi dan Kesinambungan Pendidikan di Indonesia

Namun, seringnya perubahan kurikulum ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan kesinambungan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks ini, keberlanjutan program Kurikulum Merdeka sangat penting. Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi setempat.