CARA KPU Kota Pekalongan Genjot Angka Partisipasi Pilkada 2024, Gandeng Anggota Dewan Terpilih

Namun pada hasil rekapitulasi tidak ada satupun partai yang bisa menggunakan mekanisme penggunaan suara sah. 

"Jadi bisa menggunakan perolehan 20 persen kursi DPRD. Karena jumlah kursi DPRD 35 kursi, partai harus memiliki 7 kursi. Saat ini hanya satu partai yang mengusung tanpa harus berkoalisi," terangnya.

Fajar mengungkapkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 terjadi kenaikan 2 persen dibandingkan pemilu 2019.

Pada pemilu 2019 berada di tataran 83 persen dan pemilu 2024 naik menjadi 85 persen.

"Pilkada terakhir 2020 berada partisipasi  79,3 persen. Memang ada gap antara Pemilu dan Pilkada. Karena pada pemilu ada dua jenis pemilihan eksekutif dan legislatif. Sementara Pilkada hanya satu jenis pemilihan eksekutif," tuturnya.

Pihaknya terus berinovasi agar peran eksekutif dapat dimaksimalkan. KPU Kota Pekalongan membuat terobosan dengan menggandeng anggota dewan terpilih dapat mensosialisasikan kepada konstituennya.

"Harapannya bisa membantu mendongkrak angka partisipasi," ujarnya.

Fajar mengatakan daftar pemilih tetap (DPT) Kota Pekalongan pada pemilu terakhir mencapai 230.626 dan TPS sekitar 800. Pada masa coklit ini calon pemilih diperkirakan sekitar 233 ribu. Namun pada penyusunan DPT dipastikan terdapat masalah kependudukan yang terus terjadi.

"Hal ini dikarenakan adanya perampingan jumlah kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 menjadi 27 kelurahan. Idealnya ketika terjadi merger warga akan mengupdate (memperbarui) data kependudukannya. Tapi ini tidak semua update. Ya kalau tidak diperbarui data domisili permasalahan akan seperti ini terus terjadi," jelasnya.

Ia menghimbau kepada warga Pekalongan agar pro aktif dalam penyusunan data pemilih. Masyarakat juga dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada 2024.