Hinsa Sebut Siber Penyerang PDN Bernama Brain Cipher Ransomware

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalami gangguan sejak Kamis (20/6).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengonfirmasi bahwa gangguan server di PDN disebabkan oleh ransomware.

Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers "Update Pusat Data Nasional Sementara" di Gedung Kominfo, Senin (24/6). 

"Perlu kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware, dengan nama brain cipher ransomware," kata Hinsa dalam konferensi pers yang juga bisa disimak di YouTube Kemkominfo TV. 

Ransomware adalah kategori program jahat (malware) yang mengunci data di komputer dengan enkripsi, lalu berusaha memeras korban dengan meminta tebusan. Brain cipher ransomware ini mengunci data PDN dan meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 131,2 miliar). 

Brain cipher ransomware, menurut Hinsa, merupakan pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0.

"Jadi memang di dark web (situs gelap) itu ada jalan dan kita ikuti, mereka (pihak yang menyebar ransomware) minta tebusan ada 8 juta dollar AS. Demikian," kata Direktur Network dan IT Solutions Telkom Herlan Wirjanako, dalam kesempatan yang sama.

Kini, BSSN bersama Kemkominfo, Cyber Crime Kepolisian RI (Polri), dan KSO Telkomsigma masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh.

"Masih mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat, dengan segala keterbatasan barang bukti. Karena kondisinya barang bukti terenkripsi. Ini juga harus kami pecahkan," lanjut Hinsa. 

Selain investigasi, tim gabungan BSSN masih berupaya mengatasi dampak dari serangan tersebut, termasuk memulihkan data yang terkunci serta layanan publik terdampak.

“Upaya-upaya ke sana sudah kami rumuskan dan kami diskusikan tadi, sehingga diharapkan bisa dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik,” kata Hinsa.

Hinsa juga melaporkan kemajuan upaya yang dilakukan pemerintah per Senin (24/6) pagi ini. Ia mengatakan bahwa layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal, mulai dari layanan visa dan izin tinggal, layanan paspor, hingga layanan manajemen dokumen keimigrasian.

"Ini sudah berjalan, walaupun nantinya tetap akan dilakukan evaluasi-evaluasi berikutnya," ujar Hinsa sebagaimana dikutip KompasTekno dari video YouTube Kemkominfo TV. (mikhaangelo/kps)

Baca juga: SYL Akui Beri Uang Rp 1,3 Miliar ke Firli Bahuri Melalui Perantara Perwira Polisi

Baca juga: Putusan Bebas Gazalba Saleh Dibatalkan Pengadilan Tinggi

Baca juga: Preview Euro 2024: Laga Inggris vs Slovenia

Baca juga: Taipei Sebut 41 Pesawat Tempur China Kepung Taiwan