Dapat Dukungan dari BI Tegal & Program Non Tunai, Batang Raih Peningkatan IETPD 284,5 

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Kabupaten Batang mendapat apresiasi tinggi dari Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kemenko Bidang Perekonomian RI, Dara Ayu Prastiwi, atas kenaikan Indeks Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) sebesar 284,5.

Peningkatan ini mencerminkan progres signifikan dalam proses pelaporan.

Kenaikan ini tercermin dari perbandingan skor evaluasi kinerja tahun 2024 semester pertama dengan 2023, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. 

“Dari aspek proses, Batang sejauh ini memang lebih bagus dibandingkan yang lain karena pelaporannya lebih baik,” tutur Dara Ayu saat rapat koordinasi wilayah dan high level meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-eks Karesidenan Pekalongan di Hotel Santika, Kota Pekalongan, Jumat (28/6/2024).

Dara juga menyatakan ketertarikannya terhadap program unggulan BH (BPKPAD Hadir) dan Gebyar Sadar Pajak, yang berulang setiap tahun.

“Menarik karena program menjemput bola seperti ini bisa mengatasi masalah geografis dan akses masyarakat yang sulit,” jelasnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal Marwadi juga mendukung upaya ini, dengan menyebut ETPD sebagai upaya bersama untuk mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai guna meningkatkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga menyebutkan, rapat koordinasi wilayah dan high level meeting TP2DD se-eks Karesidenan Pekalongan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dengan Kemenko. 

“Jadi masing-masing Pemda diforum ini bisa menyampaikan masalahnya dimana, kemudian tips dan saran – saran perbaikakan Dimana, Sehingga kita lihat tadi ada beberapa Pemda.

Saya punya masalah seperti ini sosulsinya seperti apa dan langsung disampaikan ke Kemenko untuk solusi ke depannya,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPKPAD Batang Anisa mengakui, bahwa IETPD Kabupaten Batang sempat mengalami penurunan.

Dari nilai 95 pada tahun 2020, turun menjadi 94 pada tahun 2023, dari sisi output yaitu dari realisasi pendapatan dari non-tunainya. 

“Penggunaan QRIS di kita hanya 25 persen, sementara penggunaan non-QRIS mencapai 7 persen,” ungkapnya. 

Meskipun demikian, proses pelaporan di Kabupaten Batang tetap signifikan dan termasuk yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di eks Karesidenan.