Video Kodam IV/Diponegoro Gelar Latihan Pengamanan Jelang Pilkada Serentak 2024

Berikut ini video Kodam IV/Diponegoro gelar latihan pengamanan jelang Pilkada Serentak 2024.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kodam IV/Diponegoro siap amankan jalannya Pilkada serentak di Jawa Tengah.

Kesiapan yang dilakukan adalah melaksanakan kesiapsiagaan operasi (KSO) di Kantor Gubernuran Jateng, Jumat (5/7/2024).

Kegiatan itu diikuti personil gabungan TNI/Polri. Pada kegiatan itu personil mengamankan tindakan anarkis yang dilakukan para pendemo.

Dandim 0733/BS, Letkol inf, Hindarto menerangkan KSO ini merupakan upaya pengecekan kesiapsiagaan personil di daerah. Kegiatan itu merupakan program Mabes TNI.

"Jadi yang menggelar Mabes TNI dan yang melaksanakan Kodim Semarang selaku pelaksana penindakan di lapangan," tuturnya.

Menurutnya tujuan kegiatan itu menyiapkan personil mengamankan tahapan pilkada. Personil bisa melihat kondisi riil pelaksanaan pengaman.

Selain itu  mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan Pilkada serentak.

"Hasil latihan itu akan dievaluasi oleh penyelenggara," imbuhnya.

Lanjutnya pada kegiatan itu melibatkan personil gabungan. Total sekitar 1500 personil yang ikut pada latihan itu.

Skenario pada latihan itu adalah mengamankan pihak-pihak yang berselisih dengan hasil pilkada

"Jadi skenario latihan itu personil memisahkan pihak-pihak saling berselisih. Satu merasa sesuai aturan dan satunya tidak terima. Jadi satu dengan lain membuat kisruh kami berada di tengah," tandasnya.

Kapendam IV/Diponegoro Letkol Inf, Andy Soelistyo mengatakan kegiatan itu merupakan tahapan pengamanan menjelang Pilkada. Oleh sebab itu pihaknya untuk melakukan peraiapan pengamanan

"Sebelumnya telah melaksanakan bersama dengan Polda Jateng pada kegiatan Sispamkota. Sekarang ini khusus TNI AD melatih diri. Di Solo kami telah melaksanakan pra KSO. Sekarang ini adalah tahap uji Mabes TNI untuk melihat kesiapan Kodam," jelasnya.

Ia mengatakan, tujuan kegiatan itu untuk menguji protap tindakan Kontijensi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

"Jadi nanti saat menghadapi di lapangan prajurit tidak mengalami kesalahan prosedur dan mengendalikan secara terintegrasi," ujarnya.