Anggota DPR Dorong Bentuk Pansus Usut Dugaan Mark Up Impor Beras

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan mark up (penggelembungan harga) dalam impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun.

Penggelembungan harga itu diduga menimbulkan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Nanti kami usulkan dan dorong. Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” kata Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Menurut dia, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap terkait dugaan skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Selain itu, kata dia, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras. Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

“Dalam kondisi tertentu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko handling komoditas impor. Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari," ujar Bayu dilansir dari siaran pers Bulog pada Kamis (4/7/2024).

Bayu menuturkan, demurrage kemungkinan bisa terjadi karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur dan sebagainya. Lalu, dalam upaya mitigasi risiko importasi, demurrage menjadi biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor dan impor.

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor,” jelas Bayu.

Adapun saat ini, perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.