Video Seluruh Kantor Pertanahan di Jateng Kini Terapkan Penerbitan Sertifikat Tanah Digital

Berikut ini video Seluruh Kantor Pertanahan di Jateng kini terapkan penerbitan sertifikat tanah digital.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program sertifikat tanah elektronik Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) menyasar ke Jateng.

Progam tersebut diresmikan langsung oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Peresmian implementasi sertifikasi tanah elektronik di 29 Kantor pertanahan se-Provinsi Jateng digelar di Komplek Pemprov Jateng, Jumat (12/7/2024).

Dipaparkan AHY, peresmian implementasi sertifikat tanah elektronik di 29 Kantor pertanahan, menjadikan seluruh kantor petanahan di Jateng menerapkan sertipikat tanah elektronik.

Pasalnya sudah ada 6 kantor pertanahan di Jateng yang sudah mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik.

"Kami ingin menjadikan pelayanan pertanahan di Jateng semakin baik," jelas AHY.

Lewat digitalisasi, dikatakannya pelayanan pertanahan semakin cepat, efisiensi dan transparan. 

Sehingga mencegah terjadinya praktik-praktik tidak baik dan merugikan masyarakat maupun negara.

Ia juga menuturkan mengenai keamanan data di Kementerian ATR BPN, terkait sertipikat tanah elektronik.

Hal tersebut lantaran beberapa waktu lalu Pusat Data Nasional (PDN) diretas oleh hacker.

Meski demikian, AHY berujar serangan cyber ke PDN tidak berdampak pada data di Kementerian ATR BPN karena data yang ada belum terintegrasi ke PDN.

"Kejadian tersebut menjadi pembelajaran bagi kami. Karena semua sistem yang sifatnya digital memiliki kerentanan dari serangan cyber," ujar AHY.

Guna mengantisipasi serangan cyber, ia mengatakan Kementerian ATR BPN akan meningkatkan keamanan cyber. 

Langkah memperkuat sistem juga terus dilakukan. Selain itu evaluasi dan update sistem menjadi hal wajib.

"Karena kejahatan dunia maya terus berkembang jadi back up data secara berkala akan terus kami lakukan," tuturnya.

Ditambahkannya, target Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) secara nasional hingga akhir 2024 mencapai 126 juta bidang tanah.

Hal tersebut juga telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo agar Kementerian ATR BPN mencapai target dan tuntas pada 2025.

Meskipun dalam perjalannya ada penambahan, namun AHY optimis bisa menuntaskan target yang sudah ditentukan sejak 2017 silam.

Hingga kini target tersebut sudah mencapai 114 juta bidang tanah atau 90 persen lebih dari yang ditargetkan. 

"3 bulan kedepan kami harap bisa merampungkan target tersebut. Kami terus kejar hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo sembari mempersiapkan landasan baru yang kokoh untuk kepemimpinan Presiden yang baru," terang AHY.

Sebelum meninggalkan lokasi acara, AHY mengatakan yang perlu disadari untuk mengejar taget dibutuhkan tambahan anggaran dan sudah ajukan ke Kemenkeu.

Ia juga memaparkan terkait data aduan masyarakat di Kemenkopolhukam yang didominasi oleh permasalahan pertanahan di angka 60 persen.

Bahkan saat AHY berkunjung ke berbagai daerah hal tersebut juga disuarakan masyarakat.

Permasalahan pertanahan dipaparkannya terjadi tak hanya tahun ini tapi sudah berpuluh puluh tahun silam.

"Yang jadi penekanan adalah, pemerintah hadir dan tegas dalam hal yang berlawanan dengan hukum. Untuk itu Senin mendatang kami akan melakukan ekspos mengenai kasus-kasus pertanahan atau mafia tanah di Jateng," imbuhnya. (*)