Ketua DPRD Jepara Dorong Transparansi Anggaran Antisipasi Korupsi

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Jepara Haizul Ma'arif dorong Pemerintah bisa lebih transparan dalam menentukan anggaran.

Pria yang kerap disapa Gus Haiz menyampaikan bahwa dorongan tersebut atas dasar dari masukan dari KPK dalam waktu dekat ini berkunjung di Kabupaten Jepara.

Ketika mendapati kunjungan kata Ketua DPRD, KPK memberikan masukan atas pencegahan tindakan korupsi.

Baca juga: Polri Dapat Apresiasi Tinggi! Kepuasan Masyarakat Jepara Capai 82,9 Persen

Menurutnya masukan tersebut baik diberikan untuk meningkatkan pengawasan.

"Diberikan masukan seperti sosialisasi pencegahan korupsi, pencerahan, khususnya budgetin, dan pengawasan. Apa lagi kami DPRD di legislasi. Menduking upaya Monitoring Center for Pervention (MCP) KPK," kata Ketua DPRD Jepara kepada Tribunjateng, Kamis (18/7/2024).

Ia menjelaskan bahwa KPK memberikan masukan untuk pembahasan APBD.

"Dorongan dari dewan, setiap proses pembahasan APBD.terimakasih sudah di mentori langsung oleh KPK. Bisa meningkatkan fungsi kami sebagai aspirasi hukum yang ada. Bisa menjadi masukan," ucapnya.

Dia menuturkan bahwa KPK sudah beberapa kali datang ke Kabupaten Jepara untuk memberikan masukan.

"KPK 3 kali di Jepara, penekanan masih sama," ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jepara mendapatkan peningkatan Survey Penilaian Integritas (SPI) cukup bagus tahun ini.

Demikian yang disampaikan, Supervisi Pencegahan Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maruli Tua Manurung saat Pemerintah Kabupaten Jepara, menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Gedung Shima, Rabu, (17/7/2024).

Dalam rapat koordinasi tersebut, diketahui nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) di Pemkab Jepara mengalami peningkatan 3,4 poin dari 72,8 pada tahun 2022 menjadi 76,2 di tahun 2023. 

Sedangkan indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemkab Jepara mengalami penurunan 3 poin dari 93 di tahun 2022 menjadi 90 di tahun 2023.

Maruli mengatakan penurunan indeks MCP ini juga dialami daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. 

Ia menambahkan fenomena ini memang terjadi menjelang tahun politik.