Pemkab Banyumas Berupaya Lakukan Efisiensi Anggaran, Rp 30 Miliar Dalihkan ke Infrastruktur

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya terus melakukan efisiensi anggaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, Amrin Ma'ruf, mengatakan dirinya berorientasi sesuai dengan perintah Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro.

Terutama berdasarkan hasil dari kunjungan ke berbagai wilayah Banyumas serta masukan-masukan dari masyarakat melalui layanan Lapak Aduan. 

Kebanyakan adalah masalah terkait jalan, listrik, dan air.

"Tiga hal tersebut yang menjadi keluhan masyarakat dan hal itu ditanggapi serius serta sudah disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu benar," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (18/7/2024).

Dalam APBD Perubahan Tahun 2024 yang sedang disusun pihaknya selaku pengelola keuangan di Pemkab Banyumas diperintahkan membuat kebijakan efisiensi anggaran belanja operasional.

Efisiensi itu terutama dalam hal perjalanan dinas, konsumsi, dan alat tulis kantor.

"Itu mereka sangat setuju dengan programnya Pak Pj Bupati, yaitu bagaimana infrastruktur di 2024-2025, di masa beliau itu menjabat di sini, bisa terselesaikan," katanya.

Dia sudah melakukan suatu analisis berdasarkan kode-kode rekening yang ada dan pada APBD Perubahan akan diambil sekitar Rp 30 miliar untuk dialihkan ke infrastruktur.

Dari dasar efisiensi ini, akan diterapkan anggarannya sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam satu tahun setelah diefisiensi ini untuk penerapan di 2025.

"Sehingga nanti dari hasil efisiensi itu pun akan bisa bagaimana infrastruktur di 2025 juga lebih baik lagi," imbuhnya. 

Semua itu merupakan komitmen dan Pemkab Banyumas khususnya organisasi-organisasi perangkat daerah memahami efisiensi anggaran.

Hal ini menjadi langkah strategis Pj Bupati bahwa isu-isu yang akan menjadi prioritas penganggaran pada 2024-2025 berupa kemiskinan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.

Khusus isu kemiskinan, kata dia, hal itu juga mencakup angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, TBC, dan penyalahgunaan narkoba.