105 Tewas dan Ribuan Terluka Menyusul Demo Berubah Jadi Kerusuhan di Dhaka

TRIBUNJATENG.COM, DHAKA -- Kerusuhan di Bangladesh gegerkan dunia lantaran memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Tercatat hingga Minggu 21 Juli 2024, sudah 105 orang tewas dalam kerusuhan yang didahului oleh unjuk rasa mahasiswa itu.

Selain menewaskan 105 orang, kerusuhan juga mengabikabtkan ribuan orang terluka. Bentrok antara mahasiswa dan polisi terjadi setelah unjuk rasa mahasiswa yang menuntut jatah kuota CPNS dibagi merata sesuai prestasi. Tidak ada pebagian istimewa mencapai 30 persen bagi keluarga veteran yang turut berjuang kemerdekaan 1971.

Kemerdekaan Bangladesh diraih 1971 setelah terjadi konflik bersenjata antara Pakistan Barat (Pakistan) dan Pakistan Timur (Bangladesh) dengan India. Setelah perang ini, Pakistan Timur merdeka sebagai negara yang kini disebut Bangladesh.

Terkait dengan kerusuhan tersebut, pemerintah Bangladesh belum merilis secara resmi jumlah kematian korban.

Diawali Protes

Dimuat New York Times, sedari 1 Juli 2024 Mahasiswa Universitas Dhaka melakukan demonstrasi untuk memprotes karpet merah orang dalam di pemerintahan Bangladesh. Demonstrasi itu kemudian menyebar ke universitas elit lainnya.

Protes berubah menjadi kekerasan ketika anggota sayap mahasiswa pro-kuota dari partai yang berkuasa, Liga Awami, mulai menyerang para pengunjuk rasa.

Seorang analis politik Zahed Ur Rahman, mengatakan penyerangan yang dilakukan kelompok tersebut terhadap siswi semakin memperburuk situasi.

Sistem kouta karpet merah untuk menjadi pegawai negeri di Bangladesh diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Sheikh Mujibur Rahman, yang memimpin perjuangan kemerdekaan negaranya dari Pakistan pada tahun 1971.

Ribuan pengunjuk rasa dan pejuang tewas dalam perang tersebut. Sehingga sistem kuota menjamin bahwa negara akan menjaga keturunan para “veteran” yang dianggap sebagai pejuang kemerdekaan.

Saat ini, total 56 persen pekerjaan di pemerintahan disediakan, sebagian besar diperuntukkan bagi kerabat para pejuang tersebut. Kuota yang lebih kecil kemudian diperkenalkan untuk perempuan, kelompok minoritas dan penyandang disabilitas.

Sistem kuota ini yang kemudian dikritik oleh mahasiswa lantaran memberi karpet merah bagi para pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan.

Terlebih angka pengangguran yang tinggi di Bangladesh serta lambatnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut semakin membuat depresi para mahasiswa. Mahasiswa menuntut agar pekerjaan di pemerintahan mengutamakan sistem prestasi sehingga bisa menciptakan keadilan bagi seluruh pihak.

Kerahkan Militer

Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam nasional pada Jumat, 19 Juli 2024. Pasukan militer telah diperintahkan untuk mengendalikan situasi. Menurut aturan, pembatasan jam malam akan berakhir pada Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 06.00 pagi untuk rehat selama dua jam dan kembali diberlakukan hingga Minggu, 21 Juli 2024, 04.00 dini hari.