Proyek Investasi Ambisius Pemprov Jateng Tak Sejalan Dengan Kesejahteraan Pekerja

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -  Realisasi investasi di Jateng pada 2023 tembus di angka Rp 77 triliun lebih.

Angka tersebut dicatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng.

Sementara serapan tenaga kerja yang terdata pada 2023 dari total investasi di angka 280 ribu orang lebih.

Tak mau berhenti dalam langkahnya, Pemprov Jateng terus mencoba mendongkrak investasi khususnya di sektor industri.

Bak lintas mobil balap, berbagai strategi dan kolaborasi diterapkan agar laju investasi di Jateng melesat bak mobil balap.

Yang terbaru, Pemprov Jateng melirik pengembangan Kawasan Industri (KI) yang tersebar di Jateng.

KI bakal dikembangkan dengan berbagai fasilitas agar menjadi magnet kuat untuk menarik investor, baik investasi asing maupun domestik.

Lewat pengembangan KI, Pemprov Jateng optimis sektor investasi bakal meroket pada 2024 dan 2025.

Sekda Provinsi Jateng Sumarno juga optimis, Jateng bakal menjadi daerah potensial untuk berinvestasi. 

Menurutnya, KI memiliki peran penting dalam pertumbuhan industri di berbagai daerah. 

Sumarno menilai, geliat aktivitas di KI berdampak pada peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. 

"Untuk itu Pemprov Jateng berupaya menarik investor untuk menanamkan atau mengembangkan usahanya di Jateng dengan adanya KI," ucapnya, beberapa waktu lalu.

Catatan Tribunjateng.com, ada 7 KI yang direkomendasikan oleh Pemprov Jateng untuk para investor.

Sejumlah KI itu tersebar di beberapa daerah di Jateng dan telah beroperasi dengan aktivitas industrinya.

Beberapa KI potensial tersebut adalah Kawasan Industri Kendal (KIK), Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW), Kawasan Industri Jateng Land Industrial Park Sayung (JIPS).

Kemudian Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB), Kawasan Industri Grand Batang City (KITB), Kawasan Industri Batang Industrial Park (BIP) dan Kawasan Industri Aviarna. 

Tak mau berhenti untuk menggaet investor, Pemprov Jateng berencana mengembangkan KI di Kendal, Demak dan Cilacap.

Meski kran investasi terus mengucur, namun sejumlah pekerja menanggapi pesimistis realisasi investasi setiap tahunnya.

Beberapa pekerja menyebut, investasi jumbo di Jateng tak sejalan dengan kesejahteraan para pekerja.

"Karena upah buruh rendah, investor menyerbu Jateng," ucap Sutrisno (41) satu di antara pekerja di KI yang ada di Kota Semarang, Minggu (28/7/2024).

Ia mengatakan, selama bekerja di salah satu pabrik yang ada di Kota Semarang, nasib buruh selalu digencet oleh aturan.

Bahkan ia mengaku, iri melihat pekerja di laur Provinsi Jateng misalnya di Bekasi.

Hal tersebut lantaran upah di luar Provinsi Jateng cukup tinggi dan bisa mengimbangi biaya hidup.

"Kalau masih di Jateng ya begini-begini saja, PHK juga selalu menghantui kami," katanya.

Tak hanya Sutrisno, Sekertaris KSPI Jateng Aulia Hakim juga menyerukan tentang minimnya upah buruh di Jateng.

Bahkan Aulia berujar, besarnya investasi yang didengungkan pemerintah tak berdampak pada nasib pekerja.

"Faktanya seperti itu, tidak ada pekerja di Jateng yang sejahtera. Selalu jadi tumbal kebijakan dan strategi pemerintah. Apalagi adanya UU Cipta Kerja yang melilit kami," tegasnya.

Jika dilihat dari upah, rata-rata upah buruh di Jateng paling rendah secara nasional. Hal tersebut terdata BPS pada 2023.

Di mana rata-rata upah buruh di Jateng paling jauh dari level nasional. Per Agustus 2023, rata-rata upah buruh di Jateng Rp 2,3 juta per bulan, meningkat sekitar 5,48 persen secara tahunan dari Rp 2,2 juta per bulan. 

Fakta tersebut juga tak membuat pemerintah membuat kebijakan positif terkait peningkatan nasib buruh.

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja oleh kelompok buruh di Jateng tak membuat pemerintah bergeming.

Bahkan usulan kenaikan upah yang selalu diserukan dalam aksi oleh buruh Jateng juga tak direalisasikan.

Pemerintah justru menggadang-gadang persaingan investasi dengan berbagai potensi yang ada di Jateng seperti upah murah hingga luasan KI yang ada.

Jumat (26/7/2024) lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menggelar rapat secara virtual dengan Pemprov Jateng.

Dalan sambutannya ia menyatakan, KI di Provinsi Jateng memiliki tingkat okupansi sebesar 70,43 persen dengan total luas 4,595 hektare. 

Ia berujar agar industri terus maju, KI harus bertransformasi dengan berbagai konsep.

"Perpaduan konsep pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan, dapat meningkatkan daya saing investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng," jelasnya.