Antisipasi Puncak Kemarau, BPBD Jepara Sudah Petakan Wilayah Potensi Kekeringan.

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Untuk menghadapi puncak musim kemarau pada bulan September Oktober, Badan Pemanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara sudah lakukan pemetaan wilayah yang berpotensi kekeringan.

Diketahui bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisiki (BMKG) memprakirakan bahwa puncak musim kemarau di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pada bulan September - Oktober tahun 2024.

Untuk awal musim kemarau di prakirakan pada bulan Juni - Juli tahun 2024.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Jepara Moh Ali Wibowo mengatakan bahwa pihaknya telah memetakan wilayah mana saja yang perlu mendapat perhatian khusus agar penanganannya tepat sasaran. 

Berdasarkan data yang mengacu pada tahun 2023, hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara mengalami rawan bencana kekeringan dan kelangkaan air bersih. 

Diantaranya ialah Kecamatan Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, Pakis Aji, Jepara, Batealit, Kedung, Pecangaan, Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Karimunjawa.

"Jika mengacu pada tahun data tahun 2023, daerah yang sering terjadi di Jepara bagian utara dan selatan. Biasanya di Desa Clering Kecamatan Donorojo, dan Desa Kedung Kecamatan Kedung," kata Wibowo kepada Tribunjateng, Minggu (4/8/2024).

Ia berpesan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan air, menjaga dan melindungi pepohonan, serta mengindarkan dari hal yang dapat memicu kebakaraan pada saat menghadapi musim kemarau ini.

"Dalam melakukan pencegahan, hampir sama dengan daerah lainnya. Yaitu melestarikan dan merawat lingkungan sekitar," pesannya.

Lebih lanjut, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jepara Nugroho Isman menjelaskan bahwa upaya untuk mengantisipasi adanya El Nino dengan dropping air bersih ke berbagai daerah rawan kekeringan. 

Hal tersebut dilakukan, sebab daerah yang rawan kekeringan itu sulit mengakses air bersih.

"Kami telah menyiapkan dua unit truk tangki dengan 30 set tandon berkapasitas 1.000 liter," kata Nugroho.

Selain itu, BPBD Jepara juga telah menyiapkan anggaran penyediaan air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Jepara dalam mengatasi bencana kekeringan.

"Kami juga masih menunggu SK (Surat Keputusan) siaga darurat dan kelangkaan air bersih yang masih dalam proses di bagian hukum Setda Jepara," ungkapnya.

Dengan adanya SK siaga darurat dan kelangkaan air bersih, nantinya desa-desa akan lebih aware dalam mengantisipasi terjadinya kekeringan dan kelangkaan air bersih. (Ito)