Kemenperin Dukung Tak Ada Insentif Mobil Hybrid

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung langkah pemerintah yang memastikan tidak akan memberikan insentif untuk pembelian mobil hybrid.

Diketahui, kepastian tidak adanya insentif mobil hybrid itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2024, Senin (5/8) lalu. 

Plt Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika menyatakan, Kemenperin sejalan dengan apa yang disampaikan Menko Perekonomian mengenai kebijakan mobil hybrid.

"Kami sejalan dengan Pak Airlangga, dan melihat dulu perkembangannya (industri otomotif-Red)," katanya, kepada wartawan, saat acara Kemenperin Porya Festival 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Sabtu (10/8).

Berkaca dari pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Ptu menuturkan, kendaraan elektrifikasi khususnya Battery Electric Vehicle (BEV) mengalami kenaikan penjualan cukup positif.

Tren itu sejalan dengan kian naiknya harga minyak bumi, sehingga harga BBM terus terkerek naik, dan berdampak pada kenaikan biaya operasional pengguna mobil konvensional.

"Kalau dihitung-hitung biaya bepergian tinggi sekali untuk beli bahan bakar, sedangkan kendaraan yang pakai elektrifikasi itu bisa menurunkan 50 persen atau lebih efisiensi potensi bahan bakar. Saat ini pasarnya sedang naik-naiknya," bebernya.

Meski demikian, tidak adanya insentif pembelian mobil hybrid dinilai akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja otomotif. Terlebih, penjualan otomotif pada semester I/2024 turun sekitar 19 persen.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam meminta pemerintah konsisten mendorong investasi yang berorientasi pengurangan karbon, karena industri otomotif saat ini sudah cukup maju, ditandai dengan ekspor yang kuat, tapi ke depan harus bertransformasi kepada rendah emisi.

"Kalau kita telat beradaptasi, tentunya kita akan kehilangan kesempatan baik buat membangun industri yang tidak saja padat karya, tapi juga ekspor dan berteknologi tinggi, ketimbang kita berharap kepada yang tidak pasti, apalagi dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian," ucapnya, ketika dihubungi Tribunnews.com, pekan lalu.

Jika dibandingkan dengan Thailand yang gencar memberikan insentif mobil hybrid, ia berujar, Indonesia bisa saja kalah bersaing di teknologi ini.

Bob mengungkapkan, pajak mobil hybrid di Thailand akan turun menjadi hanya 6-9 persen dari sebelumnya mencapai 11 persen.

Selain itu, ia menilai, insentif pada pembelian mobil hybrid bisa menggairahkan pasar mobil yang sempat lesu di paruh pertama 2024.

"Itu contoh di Thailand yang sukses (memberi insentif-Red) dua-duanya, hybrid dan EV saling support. Bahkan, di China juga mereka kasih insentif untuk hybrid. Yang jelas insentif menggairahkan pasar," jelasnya.

Adapun, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan wholesale mobil hybrid sepanjang semester I/2024 mencapai 25.791 unit, naik 49 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 17.305 unit. (Tribunnews/Lita Febriani)

Baca juga: Maraknya PHK Tekan Daya Beli Masyarakat

Baca juga: Menkeu Terbitkan Aturan Antipenghindaran Perpajakan, DJP Kini Bisa Intip Rekening WP

Baca juga: Buah Bibir : Yuyun Sukawati Aktris Mengaku Diperas Rp 1 Miliar

Baca juga: Kecelakaan Pesawat Voepass di Brasil Semua Penumpang Tewas, Pesawat Tak Terkendali Menukik ke Bumi