Urai Benang Kusut Sektor Pertanian, PP Muhammadiyah Soroti Kesejahteraan Petani dan Kebijakan Impor

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG - PP Muhammadiyah menyoroti beberapa problem di sektor pertanian.

Di antaranya soal kesejahteraan petani yang belum meningkat dan kebijakan impor  yang sampai saat ini masih dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kesejahteraan petani di Indonesia perlu diperhatikan. 

Baca juga: Gandeng Bapak Angkat, Cara Pemkab Kembangkan Peternakan Sapi dan Pertanian di Blora

"Hari ini saya bersama pengusaha tebu, dan petani tebu Rembang untuk bekerjasama meningkatkan usaha di bidang perkebunan tebu,"

"Karena kita menyadari bahwa masalah tebu ini tidak seperti masalah pada umumnya masalah pertanian kita,"

"Produksi kita masih rendah, kesejahteraan petani juga belum meningkat, pada saat yang sama banjir impornya juga semakin, tinggi," katanya, kepada Tribunjateng, saat ditemui usai acara silaturahmi petani tebu yang digelar oleh PT Wadah Karya Rembang, di Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Senin (12/8/2024).

Lebih lanjut, Haedar Nashir menyampaikan bahwa untuk menuntaskan permasalahan di sektor pertanian, harus bekerjasama dengan berbagai stakeholder.

"Dengan permasalahan di pertanian ini, Muhammadiyah prihatin, dan sebenarnya kita bisa mengurai benang kusut ini, dengan memulai membangun kerjasama, antara kelompok-kelompok tani, dengan kami Muhammadiyah, dan para pengusaha, agar bisa mengangkat martabat dan kesejahteraan petani," jelasnya.

Bukan hanya persolan di petani tebu saja, tetapi juga di sektor pertanian komoditas selain tebu.

"Pertanian, kalau kita ingin swasembada, dan ingin berdaulat pangan, kuncinya itu ada pada pemerintah dengan political will yang kuat,"

"Ketika memang pemerintah itu ada political will yang kuat, dari aspek hulu sampai hilir, termasuk darimana beralih dari impor dan ke pemberdayaan potensi domestik kita, itu kita bisa berdaulat pangan, bahkan akhirnya bisa ekspor," jelasnya.

Prinsipnya, kata Haedar Nashir, pemerintah harus memiliki political will yang kuat, kemudian kelompok masyarakat akan mengikuti.

"Saya yakin ketika pemerintah punya political will yang kuat, nanti masyarakat petani, kelompok-kelompok pemberdaya termasuk Muhammadiyah dan para pengusaha itu ikut bergerak. Karena mereka dalam kepastian regulasi," jelasnya.

Selain itu, Haedar Nashir, juga mendorong kepada para pengusaha di tanah air untuk meningkatkan tanggungjawab sosial.

"Kami berharap, para pengusaha di berbagai bidang, kami ajak untuk tanggungjawab sosial kebangsaan agar ditingkatkan. Agar kita bisa berbagi dengan rakyat,"

Baca juga: Bramadi, Mahasiswa UKSW Lolos IISMA Berangkat ke Hungary Belajar Olah Bioplastik Limbah Pertanian